Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

A+
A-
0
A+
A-
0
Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Ilustrasi. (foto: dhs.gov)

BRUSSEL, DDTCNews – Pemerintah Belgia berencana mengenakan jenis pajak baru di negaranya yang disebut sebagai pajak penerbangan.

Wakil Perdana Menteri Belgia Georges Gilkinet mengatakan rencana pengenaan pajak penerbangan di negaranya akan diatur di dalam undang-undang baru. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya dalam memitigasi perubahan iklim, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

“(Pemajakan pesawat terbang) adalah keputusan yang diambil pemerintah. Kalau bisa, naik kereta api ketimbang naik pesawat. Kami akan mendorong orang untuk naik kereta api,” katanya seperti dilansir Aviation24, Senin (18/10/2021).

Baca Juga: UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

Jika tidak ada aral melintang, lanjut Gilkinet, penerbangan yang dipajaki yaitu penerbangan domestic dengan jarak tempuh kurang dari 500 km dari Bandara Brussel, Belgia. Besaran tarifnya yaitu €4 – €6 per penerbangan bagi setiap penumpang.

Pemerintah berharap warga Belgia lebih memilih kereta api atau transportasi darat yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pemajakan penerbangan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara hingga €30 juta atau Rp490 miliar pada 2022.

Di lain pihak, rencana pemerintah tersebut menuai penolakan di antaranya partai oposisi. Menurut partai oposisi, langkah tersebut tidak tepat lantaran koneksi kereta api antarwilayah belum maksimal. Selain itu, kebijakan tersebut tidak adil karena dikenakan hanya dari Bandara Brussel.

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Selain itu, pemajakan penerbangan ini juga hanya dikenakan pada penumpang, padahal penerbangan angkutan barang juga memiliki intensitas jadwal yang cukup tinggi di Belgia sehingga seharusnya juga harus dipajaki.

Perlu diketahui, negara yang sudah menerapkan pajak penerbangan adalah Prancis. Namun, Prancis memiliki koneksi dan fasilitas kereta api yang memadai antar wilayahnya sehingga bisa memberikan perubahan pada kebiasaan masyarakat yang menaiki pesawat terbang atas pemajakan itu. (rizki/rig)

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata
Topik : belgia, kereta api, pajak penerbangan, pajak, transportasi umum, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Tantang Pertamina Lakukan Budget Tagging, Ini Alasannya

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:51 WIB
RUU HKPD

Sah! RUU HKPD Resmi Jadi Undang-Undang

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’