Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Meski Tarif Cukai Rokok Tetap, Ini Alasan Penerimaan Bea Cukai Moncer

3
3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Rabu (2/1/2019). (foro: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kendati tidak ada kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun depan, penerimaan yang menjadi tanggung jawab Ditjen Bea dan Cukai pada 2018 tetap melampaui target yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2018 mencapai Rp205,5 triliun atau sekitar 105,9 triliun dari target APBN senilai Rp194,1 triliun. Namun, pertumbuhan penerimaan itu melambat. Pada 2017, penerimaan bea dan cukai tumbuh 7,5%, lebih tinggi dari pada tahun lalu 6,7%.

Moncernya kinerja penerimaan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. tidak lepas dari upaya penegakan hukum atas peredaran rokok illegal. Hal tersebut berimplikasi pada setoran cukai yang menyumbang penerimaan paling besar.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

“Faktor yang membuat kenaikan cukai, terutama hasil tembakau, adalah kegiatan bea cukai yang sangat intensif untuk melakukan enforcement atau penanganan rokok ilegal,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (2/1/2019).

Langkah penegakan hukum itu, lanjut Sri Mulyani, mampu mengompensasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok untuk tahun depan. Seperti diketahui, ada efek pemesanan pita cukai dalam jumlah yang cukup besar di akhir tahun ketika pemerintah memutuskan kenaikan cukai CHT untuk tahun anggaran selanjutnya.

Efek forestalling itu tidak terjadi pada tahun ini. Namun, dengan penegakan hukum, pelaku usaha terdorong untuk beralih dari usaha ilegal menjadi legal dengan membeli pita cukai sesuai aturan. Angka peredaran rokok illegal pun turun dalam dua tahun terakhir dari 12% menjadi 5,1%.

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tidak Parsial

“Penurunan rokok ilegal mencapai Rp4,7 triliun. Rokok ilegal sekarang jadi legal sehingga cukainya bisa kita kumpulkan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menjabarkan realisasi pada tiga pos penerimaan yakni cukai, bea masuk dan bea keluar. Ketiganya mencatat hasil yang menggembirakan.

Heru merinci setiap pos penerimaan mulai dari cukai yang mencapai Rp159,7 triliun. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan, persisnya 102,8% dari target senilai Rp155,4 triliun. Jika dibedah lebih dalam, setoran cukai banyak di sumbang oleh CHT senilai  Rp153 triliun.

Baca Juga: Upacara Hari Pajak & Pemberian Penghargaan Kantor Pajak Terbaik

Selanjutnya, masih dalam penerimaan cukai, ada kontribusi dari minuman beralkohol senilai Rp6,4 triliun dan etil alkohol senilai Rp100 miliar. Sementara, cukai lainnya mencatatkan setoran serupa etil alkohol senilai Rp100 miliar.

Dua pos penerimaan terkait kepabeanan juga mampu melebihi target penerimaan. Realisasi bea masuk tercatat senilai Rp39 triliun atau 109,3% dari target sebesar Rp35,7 triliun. Selanjutnya, realisasi penerimaan bea keluar yang sepanjang tahun 2018 senilai Rp6,8 triliun. Capaian ini jauh melampaui, persisnya 225,4% dari target Rp3 triliun. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Struktur Kantor Pajak Perlu Dievaluasi

Moncernya kinerja penerimaan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. tidak lepas dari upaya penegakan hukum atas peredaran rokok illegal. Hal tersebut berimplikasi pada setoran cukai yang menyumbang penerimaan paling besar.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

“Faktor yang membuat kenaikan cukai, terutama hasil tembakau, adalah kegiatan bea cukai yang sangat intensif untuk melakukan enforcement atau penanganan rokok ilegal,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (2/1/2019).

Langkah penegakan hukum itu, lanjut Sri Mulyani, mampu mengompensasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok untuk tahun depan. Seperti diketahui, ada efek pemesanan pita cukai dalam jumlah yang cukup besar di akhir tahun ketika pemerintah memutuskan kenaikan cukai CHT untuk tahun anggaran selanjutnya.

Efek forestalling itu tidak terjadi pada tahun ini. Namun, dengan penegakan hukum, pelaku usaha terdorong untuk beralih dari usaha ilegal menjadi legal dengan membeli pita cukai sesuai aturan. Angka peredaran rokok illegal pun turun dalam dua tahun terakhir dari 12% menjadi 5,1%.

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tidak Parsial

“Penurunan rokok ilegal mencapai Rp4,7 triliun. Rokok ilegal sekarang jadi legal sehingga cukainya bisa kita kumpulkan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menjabarkan realisasi pada tiga pos penerimaan yakni cukai, bea masuk dan bea keluar. Ketiganya mencatat hasil yang menggembirakan.

Heru merinci setiap pos penerimaan mulai dari cukai yang mencapai Rp159,7 triliun. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan, persisnya 102,8% dari target senilai Rp155,4 triliun. Jika dibedah lebih dalam, setoran cukai banyak di sumbang oleh CHT senilai  Rp153 triliun.

Baca Juga: Upacara Hari Pajak & Pemberian Penghargaan Kantor Pajak Terbaik

Selanjutnya, masih dalam penerimaan cukai, ada kontribusi dari minuman beralkohol senilai Rp6,4 triliun dan etil alkohol senilai Rp100 miliar. Sementara, cukai lainnya mencatatkan setoran serupa etil alkohol senilai Rp100 miliar.

Dua pos penerimaan terkait kepabeanan juga mampu melebihi target penerimaan. Realisasi bea masuk tercatat senilai Rp39 triliun atau 109,3% dari target sebesar Rp35,7 triliun. Selanjutnya, realisasi penerimaan bea keluar yang sepanjang tahun 2018 senilai Rp6,8 triliun. Capaian ini jauh melampaui, persisnya 225,4% dari target Rp3 triliun. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Struktur Kantor Pajak Perlu Dievaluasi
Topik : bea cukai, kepabeanan, Heru Pambudi, APBN 2018, Sri Mulyani
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK