Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Meramu Tata Kelola Pajak Global, Bagaimana Tantangan dan Solusinya?

A+
A-
0
A+
A-
0
Meramu Tata Kelola Pajak Global, Bagaimana Tantangan dan Solusinya?

"THE problem that we have is not globalization. The problem is a lack of global governance”. Itulah kalimat yang dinyatakan Klaus Schwab saat menghadiri pertemuan World Economic Forum (WEF) 2016.

Dalam pidatonya, profesor ekonomi terkemuka ini menyampaikan pentingnya kehadiran tata kelola pemerintahan global dalam menyelesaikan permasalahan sosial di berbagai belahan dunia.

Isu tata kelola global terkait dengan perpajakan saat ini juga sudah makin sering diperbincangkan, baik dalam agenda politik nasional maupun internasional. Setidaknya terdapat dua alasan yang mendasarinya.

Baca Juga: Semester II/2021, Erdogan Bakal Naikkan Tarif Pajak Korporasi

Pertama, terdapat upaya bersama dari berbagai negara untuk memerangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak internasional setelah krisis ekonomi 2008 yang kemudian diikuti dengan krisis fiskal.

Kedua, tumbuhnya berbagai inisiatif politik didorong dari kemunculan berbagai skandal pajak—seperti Panama Papers dan LuxLeaks—yang meningkatkan kesadaran publik dan eksposur media akan isu transparansi pajak global.

Kendati telah memantik debat publik pada ranah internasional, masih sedikit literatur akademis yang menyoroti hal ini. Salah satu literatur yang menyoroti isu tersebut antara lain buku berjudul “Global Tax Governance: What is Wrong with It and How to Fix It”.

Baca Juga: Tujuh Fokus Kebijakan Pajak Presiden AS Joe Biden

Buku ini menawarkan kumpulan pemikiran akademis mengenai tantangan tata kelola pajak global dan solusi potensial ke depan. Uniknya, buku ini menggabungkan analisis komprehensif dari berbagai disiplin ilmu seperti ahli ilmu politik, pengacara pajak internasional, filsuf, hingga ekonom.

Secara umum, buku yang disunting oleh Peter Diestch dan Thomas Rixen ini diklasifikasi menjadi empat bagian utama. Mula-mula, buku ini membahas mengenai tantangan yang ditimbulkan oleh kompetisi pajak terhadap tata kelola global, terutama yang terkait dengan kedaulatan negara.

Para akademisi mengungkapkan berbagai konsekuensi dari pengarusutamaan kompetisi pajak dalam proses perumusan kebijakan. Berdasarkan prinsipnya, diskursus mengenai daya saing nyatanya dapat mengesampingkan tujuan kebijakan pajak lainnya layaknya netralitas, efisiensi, dan kesetaraan.

Baca Juga: Akhir Kuartal II/2021, Perjanjian Pajak Israel-UAE Siap Disahkan

Selain itu, representasi politik yang didominasi oleh perwakilan dari sektor bisnis dan profesional pajak juga berpotensi membatasi opsi dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung kompetisi pajak internasional.

Selanjutnya, buku ini mengulas mengenai berbagai inisiatif serta kerangka regulasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peran dari tata kelola pajak global seperti peluang rezim multilateral sebagai solusi dalam mendorong kerjasama pajak internasional.

Contoh, peran vital G20 terhadap langkah-langkah reformasi pajak internasional. Dukungan G20 telah signifikan dalam melakukan negosiasi dan penegakan hukum terhadap negara-negara anggota untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Baca Juga: Pacu Penjualan Mobil Listrik, Tesla Minta Pemerintah Naikkan Pajak BBM

Kemudian, buku yang diterbitkan pada 2016 ini membahas prinsip normatif yang perlu dipenuhi sebagai prasyarat tata kelola pajak global. Beberapa akademisi mengakui satu-satunya nilai normatif yang diperlukan dalam merancang tata kelola pajak global adalah otonomi fiskal.

Dalam kasus penentuan subyek pajak luar negeri misalnya, seluruh pemangku kepentingan perlu tunduk pada nilai otonomi fiskal masing-masing negara serta mengandalkan prinsip economic nexus dalam penetapan kewajiban pajak.

Selain itu, buku ini menawarkan ide reformasi institusi sebagai kunci keberhasilan dari tata kelola pajak global. Pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi menuntut sebuah struktur tata kelola pajak yang melampaui praktik kelembagaan internasional yang telah ada.

Baca Juga: IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh para akademisi adalah dengan menciptakan sebuah organisasi internasional pajak (International Tax Organization/ITO) dan menghapus seluruh bentuk rezim pajak preferensial di dunia dalam rangka menciptakan keadilan pajak. Tertarik untuk membaca buku ini? Silakan Anda baca langsung di DDTC Library. (rig)

Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 April 2021 | 13:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 05 April 2021 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 05 April 2021 | 10:03 WIB
PRANCIS
Jum'at, 02 April 2021 | 16:00 WIB
SISTEM PEMERINTAHAN
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK