PERPU CIPTA KERJA
Menyusul Perpu Cipta Kerja, Pemerintah akan Revisi Aturan Teknisnya
Muhamad Wildan | Kamis, 26 Januari 2023 | 14:30 WIB
Menyusul Perpu Cipta Kerja, Pemerintah akan Revisi Aturan Teknisnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Setelah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 2/2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah berencana untuk merevisi beberapa peraturan pemerintah (PP) pelaksana UU Cipta Kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selama ini revisi atas PP turunan UU Cipta Kerja terhambat karena putusan MK melarang pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru hingga UU Cipta Kerja diperbaiki.

"Setelah Perpu Cipta Kerja ini kita harus menyelesaikan berbagai turunan PP yang kemarin dengan putusan MK dilarang untuk memperbaiki PP," ujar Airlangga, Kamis (26/1/2023).

Baca Juga:
Deadline Lapor Realisasi Repatriasi/Investasi PPS Mundur Jadi 31 Mei

Menurut Airlangga, terhambatnya revisi PP juga telah menghambat proses penanaman modal oleh investor. Menurutnya, terdapat beberapa PP yang perlu diperbaiki guna memberikan kemudahan bagi para investor.

Melalui revisi atas beragam PP turunan UU Cipta Kerja serta transisi dari pandemi ke endemi, Airlangga mengatakan pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bakal mampu mencapai 5,3% sesuai dengan asumsi dalam APBN 2023.

"Tahun ini targetkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan APBN di kisaran 5% dan menekan inflasi kembali ke di bawah 4%. Menjelang hari besar keagamaan, kita akan mempersiapkan seluruh langkah-langkah," ujar Airlangga.

Baca Juga:
Bappenas: Indonesia Terjebak dalam Middle Income Trap Selama 30 Tahun

Untuk diketahui, Perpu Cipta Kerja telah ditetapkan oleh pemerintah guna melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan perlu segera diperbaiki dalam waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Pemerintah berpandangan perpu perlu diterbitkan karena adanya kegentingan yang memaksa. Pemerintah berpandangan Perpu Cipta Kerja diperlukan untuk merespons tantangan-tantangan terkini seperti krisis energi dan pangan, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok.

"Kondisi sebagaimana dimaksud ... telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan perpu," tulis pemerintah pada bagian pertimbangan Perpu Cipta Kerja.

Sebagai catatan, terbitnya Perpu Cipta Kerja tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketentuan perpajakan. Perpu Cipta Kerja hanya menulis ulang pasal-pasal yang telah dimuat dalam UU Cipta Kerja. Namun, pasal-pasal yang telah termuat dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak ditulis kembali dalam Perpu Cipta Kerja. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Maret 2023 | 16:05 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA Deadline Lapor Realisasi Repatriasi/Investasi PPS Mundur Jadi 31 Mei
Rabu, 29 Maret 2023 | 12:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA Bappenas: Indonesia Terjebak dalam Middle Income Trap Selama 30 Tahun
Rabu, 29 Maret 2023 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK Soal Pelaporan Realisasi Repatriasi PPS, DJP: Belum Ada Wacana Ditunda
Selasa, 28 Maret 2023 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK Fitur Pelaporan Realisasi Investasi PPS Belum Tersedia, Ini Kata DJP
BERITA PILIHAN
Minggu, 02 April 2023 | 06:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI Registrasi IMEI Sudah di e-CD, Sri Mulyani: Enggak Perlu Antre Lagi
Sabtu, 01 April 2023 | 14:00 WIB KPP MADYA DENPASAR Pegawai Pajak Datangi Lokasi WP, Cek Omzet Sebelum dan Sesudah Pandemi
Sabtu, 01 April 2023 | 12:45 WIB KEPATUHAN PAJAK Sebanyak 11,6 Juta WP Orang Pribadi Sampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu
Sabtu, 01 April 2023 | 12:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Penegakan Hukum DJP, Pemulihan Pendapatan Negara Sentuh Rp1,6 Triliun
Sabtu, 01 April 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK Informasi yang Wajib Termuat dalam Surat Keterangan Bebas PPnBM
Sabtu, 01 April 2023 | 10:00 WIB PMK 155/2022 Catat! 5 Kesalahan Data PEB Ini Tak Bisa Dilakukan Pembetulan
Sabtu, 01 April 2023 | 09:15 WIB BINCANG ACADEMY Sengketa Pajak Biaya Promosi, Simak Penyebabnya dan Strateginya
Sabtu, 01 April 2023 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK Periode Lapor SPT Tahunan OP Sudah Lewat, Kalau Telat Kena Denda?
Sabtu, 01 April 2023 | 08:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN Laporan SPT Tahunan WP Bakal Diteliti, Penyampaian SP2DK Dievaluasi