Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menjawab Tantangan PPN pada Era Ekonomi Digital

A+
A-
2
A+
A-
2
Menjawab Tantangan PPN pada Era Ekonomi Digital

DALAM beberapa tahun terakhir, lanskap perekonomian global mengalami perubahan signifikan. Globalisasi dan digitalisasi ekonomi melahirkan model bisnis baru. Hal ini berimplikasi pada sistem perpajakan, salah satunya pajak pertambahan nilai (PPN), di Uni Eropa.

Topik itulah yang menjadi pembahasan menarik dalam buku yang berjudul VAT/GST in a Global Digital Economy. Buku yang dirilis oleh Wolter Kluwer pada 2015 ini terdiri dari beberapa esai yang disusun sebanyak 12 akademisi dan praktisi yang ahli di bidang perpajakan.

Buku ini menjelaskan tentang peluang dan tantangan pemungutan PPN atas ekonomi digital, ketentuan pemungutannya, dan cara meningkatkan kepatuhan kooperatif. Selain itu, penulis juga membahas tentang pemajakan produk digital dan mata uang virtual (cryptocurrency).

Baca Juga: PPN atas Aktiva dengan Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan

Menurut penulis, globalisasi dan digitalisasi tidak hanya terbatas pada perubahan transaksi jual-beli secara konvensional menjadi online. Teknologi turut memberikan banyak peluang untuk menciptakan model bisnis baru yang masih sulit dijangkau otoritas pajak untuk memungut PPN.

Tidak tanggung-tanggung, banyak dari model bisnis baru ini memberi tekanan pada sistem perpajakan nasional. Pasalnya, sistem perpajakan sering kali tidak fleksibel atau dinamis untuk beradaptasi dengan perkembangan yang begitu cepat.

Perubahan nyata yang terjadi ialah banyaknya produk digital yang saat ini beredar. Marie Lamensch, salah satu kontributor buku ini, mengungkapkan internet memungkinkan pengiriman produk digital kepada konsumen yang berlokasi di berbagai tempat dalam satu waktu.

Baca Juga: Sebulan Berlaku, Begini Efek Insentif PPN DTP ke Penjualan Rumah

Produk digital tidak dapat dipersamakan dengan jasa elektronik, tetapi dianggap sebagai barang tidak berwujud. Melihat banyaknya barang tidak berwujud yang beredar luas, dibutuhkan aturan khusus dan sistem pemungutan PPN yang baru untuk menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi ini.

Adapun pemungutan PPN tetap dengan berpegang teguh pada prinsip destinasi yang penentuannya melihat pada lokasi dari konsumen akhir. Namun, tantangan selanjutnya ialah cara otoritas pajak menentukan lokasi dari konsumen akhir dengan tepat.

Buku yang disunting Michael Lang dan Ine Lejeune ini juga membahas aspek PPN atas berkembangnya cryptocurrency. Mata uang virtual saat ini banyak digunakan sebagai alat pembayaran dalam aplikasi jual beli online.

Baca Juga: IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

Cryptocurrency juga dapat ditemukan dalam aplikasi games online tertentu. Terlebih lagi, mata uang virtual ini banyak dipindahtangankan kepada pihak lain sebagai hadiah, hibah, ataupun warisan.

Penulis berpendapat cukup sulit mengkaji aspek PPN terhadap berkembangnya cryptocurrency. Hal ini dikarenakan cryptocurrency tidak dikeluarkan institusi tertentu. Peredarannya juga tidak diawasi. Karakteristik, risiko, dan ketentuan penggunaan mata uang virtual ini sangat berbeda dengan uang yang kita pahami secara konvensional.

Meskipun demikian, penulis berpendapat perlakuan pajak atas penggunaan cryptocurrency harus disamakan dengan mata uang konvensional. Sayangnya, pada bagian ini tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait upaya yang dapat ditempuh otoritas pajak untuk memajaki cryptocurrency.

Baca Juga: Perluasan Insentif PPnBM DTP Mobil, Download Aturannya di Sini

Lebih lanjut, merespons adanya perkembangan teknologi, sistem pemungutan PPN atas ekonomi digital juga perlu diperhatikan. Menurut penulis, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dilakukan untuk optimalisasi pemungutan PPN atas ekonomi digital.

Pertama, perlu adanya modifikasi dan inovasi ketentuan pemungutan PPN. Dalam proses pemungutan PPN, pihak penyedia produk digital atau layanan berbasis internet dapat ditunjuk sebagai pemungut. Dengan demikian, terjalin kerja sama antara otoritas pajak dengan pihak penyedia produk digital atau layanan berbasis internet.

Kedua, simplifikasi proses registrasi untuk menjadi pemungut PPN. Ketiga, perlunya kerja sama antarnegara untuk meningkatkan administrasi pajaknya. Saat ini banyak penyedia produk digital atau layanan berbasis internet yang domisilinya tidak berada di tempat konsumen akhir berada. Kapasitas penegakan hukum dan kerja sama antarnegara harus ditingkatkan.

Baca Juga: Sengketa Pembebasan dan Restitusi PPnBM atas Kendaraan Angkutan Umum

Secara keseluruhan, buku ini disusun dengan sistematis dan memberikan pandangan yang menarik atas berkembangnya ekonomi digital. Buku ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam mengembangkan pemahaman terkait dengan pemungutan PPN atas ekonomi digital.

Tertarik membaca buku ini? Silakan datang ke DDTC Library! (kaw)

Baca Juga: Sederet Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenakan PPN
Topik : buku, buku pajak, resensi, ekonomi digital, PPN, cryptocurrency
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 April 2021 | 11:30 WIB
PMK 31/2021
Senin, 05 April 2021 | 10:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SAMPANG
Minggu, 04 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK