Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mengupas Pentingnya Aturan Antipenghindaran Pajak di Suatu Negara

A+
A-
1
A+
A-
1
Mengupas Pentingnya Aturan Antipenghindaran Pajak di Suatu Negara

Transaksi lintas batas yang makin berkembang dapat menimbulkan benturan antarnegara untuk saling mengeklaim kewenangan memungut pajak. Saat ini banyak juga persoalan penyalahgunaan P3B serta celah dalam aturan domestik suatu negara yang dapat mengurangi penerimaan pajak.

Merespons permasalahan tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mengembangkan aturan antipenyalahgunaan (anti-abuse rule) dalam kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 6.

Adapun buku berjudul The Anti-Abuse Rule for Permanent Establishment Situated in Third States memberikan analisis hukum kritis dan mendalam mengenai anti-abuse rule untuk bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di negara ketiga.

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Buku yang terbit pada 2020 ini ditulis Jean-Philippe Van West. West merupakan seorang praktisi dan akademisi yang ahli di bidang perpajakan internasional dan transfer pricing. Menurutnya, anti-abuse rule penting untuk diterapkan dan menjadi perhatian.

Pasalnya, anti-abuse rule untuk mencegah adanya penyalahgunaan P3B dan aturan domestik suatu negara yang berakibat pada berkurangnya penerimaan pajak. Namun, hal tersebut masih belum banyak dibahas dalam literatur pajak, terlebih bila dibandingkan dengan Aksi BEPS yang lainnya.

Dengan demikian, buku yang diterbitkan IBFD ini dapat mengisi kekosongan literatur saat ini yang menjelaskan pentingnya pembentukan anti-abuse rule untuk BUT yang berada di negara ketiga.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Secara garis besar, penulis menjelaskan mengenai triangular case, interpretasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty, ketentuan dalam Pasal 29(8) OECD Model 2017 beserta analisisnya secara hukum, dan gambaran penerapan aturan atas persoalan triangular case di berbagai negara. Sebagai informasi, Pasal 29(8) OECD Model 2017 menguraikan tentang ketentuan antipenyalahgunaan untuk BUT di negara ketiga.

Penulis menyatakan upaya pencegahan persoalan pajak berganda dapat dilakukan dengan membuat persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau perjanjian bilateral antara dua negara.

Akan tetapi, terdapat kemungkinan adanya pihak yang berusaha untuk menyalahgunakan P3B untuk mengurangi besaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Tidak hanya itu, permasalahan pajak juga dapat terjadi dalam situasi ketika satu transaksi melibatkan lebih dari dua negara untuk memungut pajak.

Baca Juga: Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Misalnya, ketika seseorang/entitas yang menjadi subjek pajak dalam negeri di negara A mempunyai BUT di negara B, serta memiliki keterkaitan dengan subjek pajak dalam negeri di negara C (negara ketiga).

Situasi seperti itu biasa disebut dengan triangular situations atau triangular cases. Dalam buku ini, West memberikan gambaran ketika wajib pajak menggunakan skema triangular situations dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar.

Dalam konteks kasus di atas, bisa saja ketiga yurisdiksi tersebut memiliki kewenangan pemungutan pajak. Terhadap transaksi yang terjadi, negara A mungkin mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya. Adapun negara B dapat memungut pajak karena seseorang/entitas tersebut merupakan penduduknya.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Sementara negara C juga dapat menuntut hak pemajakan karena pendapatan seseorang/entitas tersebut diatribusikan ke BUT yang berada di negaranya. Melihat adanya persoalan tersebut, penulis menyampaikan penerapan anti-abuse rule sangat diperlukan suatu negara.

Dalam buku ini, penulis juga memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip umum dalam melakukan interpretasi perjanjian di bidang perpajakan. Selain itu, penulis memberikan analisis hukum mengenai kriteria penentuan keberadaan BUT berdasarkan Article 29(8) OECD Model.

Sesuai dengan Pasal 31(1) Vienna Convention on the Law Treaties (VCLT), sebuah perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik dan berdasarkan ketentuan yang diterima secara umum dan ketentuan yang disepakati internasional. Sebagai perjanjian internasional, dua negara yang mengadakan P3B terikat dengan VCLT.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Dalam menjelaskan mengenai triangular situations, interpretasi P3B, serta analisis hukum atas Article 29(8) OECD Model, penulis banyak memberikan contoh kasus, ilustrasi, dan penjelasan komprehensif yang memudahkan pembaca untuk memahaminya.

Buku ini tentunya dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi, pemerintah, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik mengenai isu triangular situations dan penerapan anti-abuse rule di suatu negara. Tertarik membaca buku ini? Silakan membacanya langsung di DDTC Library. (kaw)

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini
Topik : buku, buku pajak, penghindaran pajak, pajak internasional, BEPS, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim