PENGHINDARAN PAJAK

Mengupas Pentingnya Aturan Antipenghindaran Pajak di Suatu Negara

Hamida Amri Safarina | Jumat, 26 Maret 2021 | 10:11 WIB
Mengupas Pentingnya Aturan Antipenghindaran Pajak di Suatu Negara

Transaksi lintas batas yang makin berkembang dapat menimbulkan benturan antarnegara untuk saling mengeklaim kewenangan memungut pajak. Saat ini banyak juga persoalan penyalahgunaan P3B serta celah dalam aturan domestik suatu negara yang dapat mengurangi penerimaan pajak.

Merespons permasalahan tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mengembangkan aturan antipenyalahgunaan (anti-abuse rule) dalam kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 6.

Adapun buku berjudul The Anti-Abuse Rule for Permanent Establishment Situated in Third States memberikan analisis hukum kritis dan mendalam mengenai anti-abuse rule untuk bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di negara ketiga.

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Buku yang terbit pada 2020 ini ditulis Jean-Philippe Van West. West merupakan seorang praktisi dan akademisi yang ahli di bidang perpajakan internasional dan transfer pricing. Menurutnya, anti-abuse rule penting untuk diterapkan dan menjadi perhatian.

Pasalnya, anti-abuse rule untuk mencegah adanya penyalahgunaan P3B dan aturan domestik suatu negara yang berakibat pada berkurangnya penerimaan pajak. Namun, hal tersebut masih belum banyak dibahas dalam literatur pajak, terlebih bila dibandingkan dengan Aksi BEPS yang lainnya.

Dengan demikian, buku yang diterbitkan IBFD ini dapat mengisi kekosongan literatur saat ini yang menjelaskan pentingnya pembentukan anti-abuse rule untuk BUT yang berada di negara ketiga.

Baca Juga:
Simplifikasi Transfer Pricing, OECD Rilis Laporan Terkait Amount B

Secara garis besar, penulis menjelaskan mengenai triangular case, interpretasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty, ketentuan dalam Pasal 29(8) OECD Model 2017 beserta analisisnya secara hukum, dan gambaran penerapan aturan atas persoalan triangular case di berbagai negara. Sebagai informasi, Pasal 29(8) OECD Model 2017 menguraikan tentang ketentuan antipenyalahgunaan untuk BUT di negara ketiga.

Penulis menyatakan upaya pencegahan persoalan pajak berganda dapat dilakukan dengan membuat persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau perjanjian bilateral antara dua negara.

Akan tetapi, terdapat kemungkinan adanya pihak yang berusaha untuk menyalahgunakan P3B untuk mengurangi besaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Tidak hanya itu, permasalahan pajak juga dapat terjadi dalam situasi ketika satu transaksi melibatkan lebih dari dua negara untuk memungut pajak.

Baca Juga:
Ada Ketimpangan, Pajak Capital Gains di Negara Ini Perlu Direvisi

Misalnya, ketika seseorang/entitas yang menjadi subjek pajak dalam negeri di negara A mempunyai BUT di negara B, serta memiliki keterkaitan dengan subjek pajak dalam negeri di negara C (negara ketiga).

Situasi seperti itu biasa disebut dengan triangular situations atau triangular cases. Dalam buku ini, West memberikan gambaran ketika wajib pajak menggunakan skema triangular situations dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar.

Dalam konteks kasus di atas, bisa saja ketiga yurisdiksi tersebut memiliki kewenangan pemungutan pajak. Terhadap transaksi yang terjadi, negara A mungkin mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya. Adapun negara B dapat memungut pajak karena seseorang/entitas tersebut merupakan penduduknya.

Baca Juga:
Singapura Beri Potongan Pajak 50 Persen kepada WP Orang Pribadi

Sementara negara C juga dapat menuntut hak pemajakan karena pendapatan seseorang/entitas tersebut diatribusikan ke BUT yang berada di negaranya. Melihat adanya persoalan tersebut, penulis menyampaikan penerapan anti-abuse rule sangat diperlukan suatu negara.

Dalam buku ini, penulis juga memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip umum dalam melakukan interpretasi perjanjian di bidang perpajakan. Selain itu, penulis memberikan analisis hukum mengenai kriteria penentuan keberadaan BUT berdasarkan Article 29(8) OECD Model.

Sesuai dengan Pasal 31(1) Vienna Convention on the Law Treaties (VCLT), sebuah perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik dan berdasarkan ketentuan yang diterima secara umum dan ketentuan yang disepakati internasional. Sebagai perjanjian internasional, dua negara yang mengadakan P3B terikat dengan VCLT.

Baca Juga:
Jelang Pemilu di India, Otoritas Pajak Bekukan Rekening Partai Oposisi

Dalam menjelaskan mengenai triangular situations, interpretasi P3B, serta analisis hukum atas Article 29(8) OECD Model, penulis banyak memberikan contoh kasus, ilustrasi, dan penjelasan komprehensif yang memudahkan pembaca untuk memahaminya.

Buku ini tentunya dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi, pemerintah, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik mengenai isu triangular situations dan penerapan anti-abuse rule di suatu negara. Tertarik membaca buku ini? Silakan membacanya langsung di DDTC Library. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Cetak SKF untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di M-Pajak