Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

A+
A-
0
A+
A-
0
Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

ILUSTRASI. Seorang anak bermain piano sementara warga memanen labu di Pertanian Pop Up menjelang Halloween, di Flamstead, St Albans, Inggris, Jumat (22/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Andrew Couldridge/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Indonesia memang tidak merayakan atau memperingati halloween. Namun, fenomena halloween di Amerika Serikat (AS) yang ternyata berpengaruh terhadap penerimaan pajak menarik untuk disimak.

Warga AS memperingati halloween setiap 31 Oktober. Dengan mengenakan kostum menyeramkan, biasanya anak-anak di Negeri Paman Sam berkeliling ke tetangga mereka untuk berburu permen. Peringatan halloween pun lekat dengan meningkatnya konsumsi permen.

Gegap gempita perayaan halloween pun melanda seluruh negeri, tak terkecuali negara bagian Illinois. Namun, warga Illinois barangkali harus lebih cerdik dalam memilih jenis permen yang akan dikonsumsi saat halloween.

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Alasannya, ketentuan pajak penjualan (sebelum PPN) atas produk permen yang berlaku di Illinois cukup unik. Negara bagian itu mengelompokkan produk permen ke dalam 2 jenis tarif yang berbeda.

"Pajak untuk permen yakni 6,25%. Namun apabila permen mengandung tepung, tarifnya menjadi 1%," bunyi pemberitaan di sebuah media lokal, illinoispolicy.org, dikutip Rabu (27/10/2021).

Pengenaan pajak atas permen di Illinois memang mengacu pada komposisinya, apakah mengandung tepung atau tidak. Produk yang secara umum disebut permen seperti Kit Kats, Twizzlers, dan Twix tidak termasuk kelompok permen di Illinois.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Ketiga merek di atas masuk ke dalam kelompok makanan biasa dengan pajak 1%. Alasannya, produk-produk tersebut mengandung tepung.

Sementara permen atau makanan manis lainnya yang sama sekali tidak mengandung tepung baru dianggap sebagai permen. Salah satu negara bagian terpadat di Amerika tersebut mengenakan pajak penjualan atas permen dengan tarif 6,25%, setara tarif pajak maksimum untuk retail.

Maka tidak heran, harga satu batang coklat biasa bisa lebih mahal 6 kali lipat dari harga satu coklat jenis cookies and cream.

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Satu batang coklat biasa dikenakan pajak dengan tarif 6,25%. Sementara satu batang coklat cookies and cream akan dikenakan pajak dengan tarif 1% karena kandungan tepung di dalamnya.

Kebijakan ini menjadi salah satu faktor tingginya pajak penjualan wilayah tersebut. Pajak penjualan menempati peringkat kedua sebagai sumber penerimaan pajak terbesar setelah pajak penghasilan. (tradiva sandriana/sap)

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda
Topik : pajak internasional, pajak penjualan, PPN, pajak permen, halloween, AS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:30 WIB
JEPANG

Gaji Karyawan Ditambah, Pemberi Kerja Dapat Keringanan Pajak

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:00 WIB
FILIPINA

DPR Minta Otoritas Mudahkan Pekerja di Luar Negeri Buat NPWP

Minggu, 05 Desember 2021 | 09:30 WIB
KETUM ARPI HASANUDDIN YASNI

‘TKDN Masih Kecil, Insentif Pajaknya Belum Bisa Kami Gapai’

Minggu, 05 Desember 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Untuk Perkuat Basis Data

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN