Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mengapa Masih Perlu Reformasi Perpajakan? Ini Kata Staf Ahli Menkeu

A+
A-
2
A+
A-
2
Mengapa Masih Perlu Reformasi Perpajakan? Ini Kata Staf Ahli Menkeu

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. 

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi pajak secara besar-besaran sudah dimulai pada 1983. Agenda pemerintah tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini.

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan reformasi merupakan kebutuhan untuk memperbaiki sistem administrasi pajak. Saat ini, pemerintah menjalankan reformasi perpajakan jilid III. Simak pula infografis ‘Perkembangan Reformasi Perpajakan di Indonesia’.

“Pertanyaannya kemudian, kalau sudah segitu banyaknya jalan reform yang kita lakukan, kenapa masih perlu reform lagi? Artinya, satu mungkin sistem pajak kita, equality-nya belum perfect,” ujar Yon dalam sebuah video unggahan akun Youtube milik Kemenkeu, dikutip pada Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum

Selain itu, dari sisi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku pada saat ini masih memunculkan banyak distori. Rencana perubahan kebijakan PPN ini sudah masuk dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Kemudian, ada pengaruh dari dinamika lanskap pajak internasional. Menurut Yon, dinamikanya sangat cepat karena mengikuti perubahan pola bisnis yang berorientasi digital. Selain itu, ada pula komitmen dalam skala global untuk memerangi praktik base erosion and profit shifting (BEPS).

“Kita melihat tantangan bagaimana tren global berputar dengan sangat cepat. Ada perubahan pola bisnis, ada digitalisasi, kemudian ada komitmen antarnegara mengurangi BEPS. Nah, tentu ini membutuhkan langkah-langkah baru lagi," jelas Yon.

Baca Juga: Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Diberitakan sebelumnya, otoritas fiskal mengatakan reformasi perpajakan jilid III diharapkan memberi hasil dan dampak yang lebih spektakuler daripada reformasi-reformasi sebelumnya. Rerformasi diharapkan meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pajak sehingga mengurangi tax gap.

Kementerian Keuangan memberi contoh pada 2019, Indonesia memiliki potensi pajak sebesar 18,2% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 9,76% PDB. Dengan demikian, masih ada tax gap sekitar 8,5%. Simak ‘Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini’. (kaw)

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax
Topik : reformasi perpajakan, kebijakan pajak, Yon Arsal, Kemenkeu, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 00:16 WIB
Untuk menciptakan sistem pajak diperlukan keseimbangan serta memaksimalkan kebijakan pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak sehingga reformasik pajak masih perlu untuk dilakukan
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Jum'at, 17 September 2021 | 10:10 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja Ekspor Impor Positif, Pengusaha Diminta Manfaatkan Momentum

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%