Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini

Ilustrasi. Kantor Pusat DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi perpajakan jilid III yang berlangsung sejak 2016 hingga sekarang diharapkan mengurangi tax gap. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (3/8/2021).

Dalam APBN Kita edisi Juli 2021, Kementerian Keuangan mengatakan reformasi perpajakan jilid III diharapkan memberi hasil dan dampak yang lebih spektakuler daripada reformasi-reformasi sebelumnya.

“Setidaknya melalui reformasi perpajakan dalam aspek kebijakan dan administrasi akan meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pajak sehingga mengurangi celah pajak (tax gap) menuju level normal,” tulis otoritas.

Baca Juga: Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Kementerian Keuangan memberi contoh pada 2019, Indonesia memiliki potensi pajak sebesar 18,2% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 9,76% PDB. Dengan demikian, masih ada tax gap sekitar 8,5%.

Selain mengenai reformasi perpajakan jilid III, ada pula bahasan terkait dengan penentuan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. Ada pula bahasan tentang perpajakan PPKM level 4 dan kinerja PMI Manufaktur Indonesia.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Memanfaatkan Kemajuan Teknologi

Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system dalam reformasi perpajakan jilid III akan menggunakan sejumlah kemajuan teknologi. Adapun instrumen teknologi terbaru yang dimaksud mulai dari big data, advanced analytics, artificial intelligence (AI), hingga robotic process automation.

Baca Juga: Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

“Harapannya, masyarakat dapat menikmati layanan perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti sehingga dapat menekan beban kepatuhan wajib pajak," tulis Kementerian Keuangan dalam APBN Kita edisi Juli 2021. (DDTCNews)

Penetapan Tarif Bunga Agustus 2021

Tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Agustus — 31 Agustus 2021 sama dengan patokan bulan lalu. Penetapan tarif bunga dimuat dalam KMK 43/2021.

Terdapat 4 tarif bunga per bulan untuk sanksi administrasi, yaitu mulai dari 0,54% sampai dengan 1,79%. Untuk melihat perincian tarif bunga yang dimaksud, silakan membaca artikel ‘Cek di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2021’. (DDTCNews)

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dipastikan Tidak Tambah Beban WP

Pelantikan Pejabat Eselon I, II, dan III Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Awan Nurmawan Nuh sebagai Inspektur Jenderal Kemenkeu. Awan menggantikan Sumiyati yang telah memasuki masa pensiun. Pada saat bersamaan, Sri Mulyani juga melantik Suminto sebagai Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal.

Sri Mulyani juga melantik pejabat eselon II di Sekretariat Jenderal (1 orang), Ditjen Bea dan Cukai (20 orang), dan Ditjen Kekayaan Negara (2 orang). Kemudian, ada pula 102 pejabat eselon III, termasuk 10 pejabat fungsional pemeriksa di Ditjen Bea dan Cukai. Simak ‘Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon I, II, dan III Kemenkeu’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Ketentuan Pajak Transaksi Elektronik

Perubahan arah proposal OECD Pilar 1: Unified Approach dipandang belum akan memberikan dampak terhadap rencana penerapan pajak transaksi elektronik (PTE).

Baca Juga: Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan konsensus atas aspek-aspek detail dari Pilar 1 baru akan dicapai pada Oktober 2021. Untuk itu, terlalu dini untuk melihat dampak perubahan Pilar 1 terhadap PTE.

"Dampak terhadap PTE belum bisa diprediksi mengingat konsensus global terkait dengan Pilar 1 belum tercapai. Sampai saat ini, ketentuan terkait dengan PTE masih dalam pembahasan pemerintah," katanya. (DDTCNews)

PPKM Level 4

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 pada 3-9 Agustus 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pengenaan PPh Minimum Bakal Berlaku Terbatas

Jokowi mengatakan pemberlakuan PPKM level 4 telah berdampak pada perbaikan penanganan pandemi secara nasional dalam beberapa hari terakhir. Namun, pemerintah memperpanjang kebijakan pembatasan mobilitas tersebut untuk menekan penambahan kasus Covid-19.

"Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

PMI Manufaktur

Pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4 sepanjang Juli 2021 memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja sektor manufaktur.

Baca Juga: Peran Pajak dalam Pembentukan Modal Pascapandemi

Berdasarkan pada laporan terbaru IHS Markit, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2021 tercatat merosot menjadi 40,1. Pada bulan sebelumnya, PMI Manufaktur Indonesia masih berada pada level 53,5.

"Data bulan Juli menunjukkan kontraksi pertama pada sektor manufaktur Indonesia dalam 9 bulan dengan tingkat penurunan tercepat sejak Juni 2020," tulis IHS Markit dalam laporannya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Mewujudkan Transparansi Pajak dengan Teknologi Blockchain
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, reformasi perpajakan, tax gap, teknologi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 01 September 2021 | 14:12 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Membentuk Sistem Informasi Pajak Berbasis Technology Acceptance Model

Rabu, 01 September 2021 | 11:30 WIB
DIGITALISASI ADMINISTRASI PAJAK

Transformasi Digital Bidang Pajak, 4 Elemen Ini Perlu Diperhatikan

Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK

Simak di Sini, Tren Adopsi Teknologi Baru dalam Administrasi Pajak

Rabu, 01 September 2021 | 11:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Di Balik Digitalisasi Administrasi Pajak

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?