Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Memahami Definisi, Tujuan, dan Pengaturan Supertax Deduction

A+
A-
3
A+
A-
3
Memahami Definisi, Tujuan, dan Pengaturan Supertax Deduction

PENINGKATAN daya saing perekonomian perlu didukung dengan 3 faktor, yaitu inovasi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Katalisasi pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan kegiatan pada bidang penelitian dan pengembangan.

Di sektor bisnis, investasi pada bidang penelitian dan pengembangan merupakan kunci menuju inovasi usaha sehingga perusahaan mampu meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keberlangsungan usaha (Darussalam dan Tobing, 2013).

Insentif diperlukan untuk mendorong berbagai pihak meningkatkan inovasi, teknologi, dan SDM. Insentif pajak dapat diberikan agar memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam mengeluarkan biaya untuk menunjang kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Baca Juga: Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah memberikan supertax deduction atau insentif pengurangan pajak super untuk pihak yang melaksanakan program pendidikan vokasi serta pihak yang melakukan penelitian dan pengembangan tertentu.

Lantas, apakah yang dimaksud dengan supertax deduction?

Pada dasarnya, tax deduction dapat dipahami sebagai sejumlah biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak (Fishman, 2021). Adapun biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto tersebut adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M).

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak dapat ditemukan uraian secara eksplisit mengenai definisi supertax deduction. Namun, secara sederhana, supertax deduction dapat dipahami sebagai pengurangan pajak bagi wajib pajak yang diberikan atas kegiatan tertentu sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif supertax deduction di Indonesia tertuang dalam Pasal 29A dan Pasal 29B Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (PP 45/2019). Secara garis besar, berdasarkan pada PP 45/2019, insentif supertax deduction ini diberikan untuk dua cakupan kegiatan, yaitu kegiatan vokasi serta riset dan pengembangan.

Berdasarkan pada PP 45/2019, insentif supertax deduction diberikan untuk mendorong investasi pada industri padat karya serta mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Pemberian pengurangan pajak super juga bertujuan mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya insentif ini, daya saing perekonomian diharapkan dapat meningkat. Selain itu, insentif juga diharapkan mampu mendorong peran dunia usaha dan industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Saat ini, pemerintah telah menerbitkan dua aturan perlaksana atas pemberian insentif supertax deduction. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Pemagangan, dan/atau Pembelajaran atas Kerja Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (PMK 128/2019).

Kedua, Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (PMK 153/2020).

Baca Juga: Fitur Permohonan Insentif PPh Pasal 25 Sudah Tersedia di DJP Online

Perlu dipahami juga, pembebanan biaya penelitian dan pengembangan sebagai pengurang penghasilan bruto sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh).

Demikian ulasan mengenai definisi, tujuan, dan pengaturan supertax deduction yang berlaku saat ini di Indonesia. Nantikan dan ikuti artikel kelas pajak selanjutnya yang akan mengulas lebih lanjut mengenai implementasi supertax deduction di Indonesia atas kegiatan vokasi. (vallen/kaw)

Baca Juga: Pacu Industri Cip, Korea Selatan Makin Jorjoran Beri Insentif Pajak
Topik : kelas pajak, supertax deduction, kelas pajak supertax deduction, insentif pajak, vokasi, litbang

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Rizki Zakariya

Kamis, 30 September 2021 | 12:32 WIB
Terima kasih atas penjelasannya

Dika Meiyani

Kamis, 09 September 2021 | 15:24 WIB
Terimakasih Ilmunya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Juli 2022 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Mau Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 Sampai Desember? Ingat Ini

Senin, 25 Juli 2022 | 11:30 WIB
PMK 114/2022

Manfaatkan Insentif PPh Pasal 25, WP Perlu Ajukan Pemberitahuan Lagi

Minggu, 24 Juli 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Beberapa Perubahan Pengaturan dalam 2 PMK Baru Insentif Pajak

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini