Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Melawan Kejahatan Perpajakan, Bagaimana Strateginya?

A+
A-
1
A+
A-
1
Melawan Kejahatan Perpajakan, Bagaimana Strateginya?

GLOBALISASI dan perkembangan ekonomi telah banyak memunculkan celah baru yang bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial pihak tertentu. Salah satu area kritis yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama negara-negara di dunia ialah persoalan kejahatan pajak.

Kejahatan pajak itu termasuk penipuan pajak, penggelapan pajak, dan kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan korupsi fiskal. Berbagai negara terus menggali cara untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan atas persoalan tersebut.

Pembahasan mengenai kejahatan pajak dipaparkan secara komprehensif dalam buku berjudul Countering Tax Crime in the European Union. Buku yang terbit pada 2021 ini disusun Umut Turksen. Buku setebal 309 halaman ini menguraikan latar belakang terjadinya kejahatan perpajakan, definisi serta bentuk kejahatan perpajakan, dan keterkaitan antara kejahatan pajak dengan praktik korupsi.

Baca Juga: Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Pada bagian awal, penulis menyatakan kejahatan pajak dapat dilihat baik dari dimensi internasional maupun nasional. Dalam dimensi internasional, wajib pajak memanfaatkan peluang internasional untuk melakukan kejahatan perpajakan di suatu yurisdiksi.

Sementara dalam dimensi nasional, wajib pajak dalam negeri, baik perseorangan maupun badan hukum, memanfaatkan kelemahan dalam rumusan kebijakan dan penegakan hukum untuk melakukan tindak pidana perpajakan. Pemanfaataan celah aturan tersebut mengakibatkan terhindarnya kewajiban perpajakan.

Para pelaku kejahatan perpajakan ini biasanya mengembangkan perencanaan pajak dan metode tertentu untuk tetap terhindar dari kewajiban perpajakan dan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi.

Baca Juga: Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Tindakan tersebut sejatinya memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius, seperti melebarnya ketimbangan pendapatan dan terkendalanya pembangunan. Merespons hal tersebut, Turksen menilai solusi untuk mencegah dan melawan kejahatan perpajakan sangat diperlukan.

Tentunya, pemberantasan kejahatan perpajakan harus menggunakan strategi lebih terdepan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip penegakan hukum yang tepat. Penegakan hukum tersebut tidak hanya dapat dilakukan satu pihak, tetapi juga perlu dilakukan kerja sama kolektif negara-negara yang menghadapi permasalahan serupa.

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pemberantasan kejahatan perpajakan ialah mengurai definisi dari kejahatan perpajakan itu sendiri. Definisi inilah yang nantinya dapat mengukur suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perpajakan atau tidak.

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Penulis berpendapat kejahatan perpajakan tidak mudah didefinisikan secara gamblang. Menurutnya, definisi kejahatan perpajakan perpajakan harus efisien dan mencakup seluruh kegiatan yang menimbulkan kerugian di bidang perpajakan. Selain itu, definisi tersebut perlu dibentuk secara futuristik agar dapat mencegah bentuk kejahatan perpajakan lainnya pada masa mendatang.

Adapun penulis mengusulkan 5 poin pengembangan strategi untuk mencegah dan melawan kejahatan perpajakan. Pertama, mempromosikan kepatuhan dengan memasukkannya dalam sistem dan juga menjamin hak-hak wajib pajak. Kedua, mencegah ketidakpatuhan pajak dengan membentuk sistem yang dapat mendeteksi kesalahan, meningkatkan layanan, dan melakukan otomatisasi dalam penghitungan pajak.

Ketiga, mengidentifikasi kegiatan yang mungkin mempunyai risiko terjadinya kejahatan pajak. Keempat, mengintegrasikan faktor legalitas, kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya untuk mencegah serta melawan kejahatan perpajakan. Kelima, memanfaatkan teknologi dalam sistem pencegahan dan penanggulangan kejahatan perpajakan.

Baca Juga: Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Menariknya, dalam buku ini, penulis mencoba menghubungkan antara kejahatan perpajakan dan korupsi. Sama halnya dengan kejahatan perpajakan, praktik korupsi juga dapat melibatkan beberapa pihak di berbagai negara.

OECD dan World Bank juga telah mengakui adanya keterkaitan antara korupsi dan kejahatan perpajakan. Dengan demikian, penting untuk mendorong kerja sama antara otoritas pajak dan lembaga yang menangani permasalahan korupsi.

Masih banyak hal menarik lainnya yang dibahas. Buku ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan juga pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi kejatahan di bidang perpajakan. Tertarik membaca buku ini? Silakan baca langsung di DDTC Library. (kaw)

Baca Juga: Cara Menyelenggarakan Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

Topik : buku, buku pajak, kejahatan pajak, penghindaran pajak, penegakan hukum, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 11 September 2021 | 14:00 WIB
TAX TREATY

Penerimaan Pajak Tergerus, Negara Kaya SDA Perlu Renegosiasi P3B

Sabtu, 11 September 2021 | 13:00 WIB
JERMAN

Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Sabtu, 11 September 2021 | 10:00 WIB
JAWA TIMUR

Satu Lagi Kasus Faktur Pajak Fiktif Terungkap, Kerugian Negara Rp2 M

Kamis, 09 September 2021 | 18:00 WIB
POLANDIA

Perusahaan Jumbo Berstatus PPh Badan Nihil Bakal Kena Pajak Tambahan

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%