Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Melawan Kejahatan Perpajakan, Bagaimana Strateginya?

A+
A-
1
A+
A-
1
Melawan Kejahatan Perpajakan, Bagaimana Strateginya?

GLOBALISASI dan perkembangan ekonomi telah banyak memunculkan celah baru yang bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial pihak tertentu. Salah satu area kritis yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama negara-negara di dunia ialah persoalan kejahatan pajak.

Kejahatan pajak itu termasuk penipuan pajak, penggelapan pajak, dan kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan korupsi fiskal. Berbagai negara terus menggali cara untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan atas persoalan tersebut.

Pembahasan mengenai kejahatan pajak dipaparkan secara komprehensif dalam buku berjudul Countering Tax Crime in the European Union. Buku yang terbit pada 2021 ini disusun Umut Turksen. Buku setebal 309 halaman ini menguraikan latar belakang terjadinya kejahatan perpajakan, definisi serta bentuk kejahatan perpajakan, dan keterkaitan antara kejahatan pajak dengan praktik korupsi.

Baca Juga: Negara Rugi Rp20 M, Tanah dan Bangunan Milik Tersangka TPPU Disita DJP

Pada bagian awal, penulis menyatakan kejahatan pajak dapat dilihat baik dari dimensi internasional maupun nasional. Dalam dimensi internasional, wajib pajak memanfaatkan peluang internasional untuk melakukan kejahatan perpajakan di suatu yurisdiksi.

Sementara dalam dimensi nasional, wajib pajak dalam negeri, baik perseorangan maupun badan hukum, memanfaatkan kelemahan dalam rumusan kebijakan dan penegakan hukum untuk melakukan tindak pidana perpajakan. Pemanfaataan celah aturan tersebut mengakibatkan terhindarnya kewajiban perpajakan.

Para pelaku kejahatan perpajakan ini biasanya mengembangkan perencanaan pajak dan metode tertentu untuk tetap terhindar dari kewajiban perpajakan dan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi.

Baca Juga: Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan

Tindakan tersebut sejatinya memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius, seperti melebarnya ketimbangan pendapatan dan terkendalanya pembangunan. Merespons hal tersebut, Turksen menilai solusi untuk mencegah dan melawan kejahatan perpajakan sangat diperlukan.

Tentunya, pemberantasan kejahatan perpajakan harus menggunakan strategi lebih terdepan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip penegakan hukum yang tepat. Penegakan hukum tersebut tidak hanya dapat dilakukan satu pihak, tetapi juga perlu dilakukan kerja sama kolektif negara-negara yang menghadapi permasalahan serupa.

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pemberantasan kejahatan perpajakan ialah mengurai definisi dari kejahatan perpajakan itu sendiri. Definisi inilah yang nantinya dapat mengukur suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perpajakan atau tidak.

Baca Juga: 12 KPP Sita Aset Milik 30 Wajib Pajak, Nilainya Ditaksir Rp4,1 Miliar

Penulis berpendapat kejahatan perpajakan tidak mudah didefinisikan secara gamblang. Menurutnya, definisi kejahatan perpajakan perpajakan harus efisien dan mencakup seluruh kegiatan yang menimbulkan kerugian di bidang perpajakan. Selain itu, definisi tersebut perlu dibentuk secara futuristik agar dapat mencegah bentuk kejahatan perpajakan lainnya pada masa mendatang.

Adapun penulis mengusulkan 5 poin pengembangan strategi untuk mencegah dan melawan kejahatan perpajakan. Pertama, mempromosikan kepatuhan dengan memasukkannya dalam sistem dan juga menjamin hak-hak wajib pajak. Kedua, mencegah ketidakpatuhan pajak dengan membentuk sistem yang dapat mendeteksi kesalahan, meningkatkan layanan, dan melakukan otomatisasi dalam penghitungan pajak.

Ketiga, mengidentifikasi kegiatan yang mungkin mempunyai risiko terjadinya kejahatan pajak. Keempat, mengintegrasikan faktor legalitas, kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya untuk mencegah serta melawan kejahatan perpajakan. Kelima, memanfaatkan teknologi dalam sistem pencegahan dan penanggulangan kejahatan perpajakan.

Baca Juga: Waduh! Seorang Wajib Pajak Ditahan Gara-gara Sengaja Tak Lapor SPT

Menariknya, dalam buku ini, penulis mencoba menghubungkan antara kejahatan perpajakan dan korupsi. Sama halnya dengan kejahatan perpajakan, praktik korupsi juga dapat melibatkan beberapa pihak di berbagai negara.

OECD dan World Bank juga telah mengakui adanya keterkaitan antara korupsi dan kejahatan perpajakan. Dengan demikian, penting untuk mendorong kerja sama antara otoritas pajak dan lembaga yang menangani permasalahan korupsi.

Masih banyak hal menarik lainnya yang dibahas. Buku ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan juga pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi kejatahan di bidang perpajakan. Tertarik membaca buku ini? Silakan baca langsung di DDTC Library. (kaw)

Baca Juga: Sengaja Tak Setor PPN dan Lapor SPT, 2 Tersangka Diserahkan ke Kejari

Topik : buku, buku pajak, kejahatan pajak, penghindaran pajak, penegakan hukum, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 13 Juli 2022 | 17:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

DJBC Gagalkan Distribusi Jutaan Rokok Ilegal, Kerugian Negara Rp1,9 M

Selasa, 12 Juli 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Korporasi Farmasi Ini Dituding Hindari Pajak, Senat Adakan Investigasi

Senin, 11 Juli 2022 | 16:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Omzet yang Dilaporkan di SPT Kurang, Direktur Diserahkan ke Kejaksaan

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan