Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Mau Daftar DJP Online Butuh EFIN, Apa Itu EFIN?

A+
A-
28
A+
A-
28
Mau Daftar DJP Online Butuh EFIN, Apa Itu EFIN?

Tampilan laman registrasi DJP Online. 

PELAPORAN surat pemberitahuan (SPT) tahunan bisa dilakukan secara online melalui e-Filing sejak 2014. E-Filing adalah kanal penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara daring dan real time melalui internet pada situs DJP Online (https://djponline.pajak.go.id). DJP Online juga direncanakan akan menjadi pintu tunggal interaksi dan pelayanan kepada wajib pajak.

Agar dapat melaporkan pajak melalui situs DJP Online, wajib pajak harus sudah memiliki akun DJP online. Untuk dapat memperoleh akun DJP Online, wajib pajak harus melakukan proses registrasi dengan memasukan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan electronic filing identification number (EFIN).

Nah, apa yang dimaksud dengan EFIN?

Baca Juga: Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak (DJP) kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Salah satu transaksinya adalah pelaporan SPT melalui e-Filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Kode EFIN digunakan sebagai identifikasi bagi setiap wajib pajak agar dapat melakukan transaksi elektronik.

Dengan demikian, EFIN merupakan syarat wajib untuk dapat melaporkan SPT tahunan dengan fitur e-Filling, baik melalui situs web DJP Online ataupun application service provider (ASP). Dengan EFIN, wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan secara daring dengan aman karena sudah terenkripsi, sehingga kerahasiaan data sudah terjamin.

Berdasarkan penggunaanya EFIN dibagi dua jenis. Pertama, EFIN untuk wajib pajak orang pribadi yang dibuat dan diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi atau perseorangan. Kedua, EFIN untuk wajib pajak badan yang dibuat dan diperuntukkan bagi wajib pajak badan usaha atau perusahaan.

Baca Juga: Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

EFIN untuk wajib pajak badan berbeda dengan EFIN untuk wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi yang memiliki perusahaan atau badan usaha harus memiliki dua EFIN, yaitu EFIN untuk dirinya sendiri dan EFIN untuk perusahaannya.

Keberadaan EFIN dapat memberikan berbagai manfaat untuk wajib pajak, diantaranya adalah agar dapat mengakses layanan pajak secara daring serta melaporkan SPT tahunan dimana saja dan kapan saja tanpa perlu antre di kantor pajak.

Selain itu, EFIN untuk menjamin kerahasiaan data yang dimasukkan wajib pajak ke dalam sistem pajak karena EFIN juga berfungsi untuk autentikasi. Selain itu, dengan memiliki EFIN dan pada akhirnya dapat melaporkan SPT tahunan secara daring, data yang dilaporkan WP akan terekam di database sistem pajak. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu lagi mengulangi pengisian data dari awal saat pelaporan pajak tahun berikutnya.

Baca Juga: Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Nah, untuk mendapatkan EFIN, baik WP orang pribadi maupun badan, harus mengajukan permohonan pembuatan EFIN dan melengkapi lampiran yang dipersyaratkan. Permohonan tersebut hanya dapat dilakukan dengan secara langsung mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) terdekat dan menggunakan formulir serta format yang sudah diatur. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : EFIN, SPT, SPT tahunan, DJP Online, pelayanan pajak, Lapor SPT, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 09:49 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Komite Kepatuhan Lengkapi Implementasi CRM Ditjen Pajak

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham