PEMILU 2024

Masuki Masa Tenang, Peserta Pemilu Harus Hentikan Aktivitas Kampanye

Dian Kurniati | Minggu, 11 Februari 2024 | 09:00 WIB
Masuki Masa Tenang, Peserta Pemilu Harus Hentikan Aktivitas Kampanye

Sejumlah anggota Bawaslu dan Panwaslu mengikuti apel siaga pengawasan Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu Bali, Denpasar, Bali, Sabtu (10/2/2024). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan masa tenang pemilu 2024 pada 11-13 Februari 2024.

Anggota KPU Idham Holik mengatakan masa tenang menjadi salah satu dari 11 tahapan pemilu. Pada tahapan ini, seluruh aktivitas kampanye pemilu harus dihentikan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Harus dipastikan hari tenang menjadi hari yang benar-benar tenang dan tidak ada aktivitas kampanye sehingga pemilih memiliki kebebasan dan ketenangan dalam menentukan pilihan politiknya," katanya, dikutip pada Minggu (11/2/2024).

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Idham menuturkan masa tenang telah menjadi ciri khas pemilu Indonesia. Dia pun memperkirakan konsep masa tenang hanya ada di Indonesia.

Ketentuan mengenai masa tenang kampanye pemilu diatur dalam PKPU 15/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Beleid ini mendefinisikan masa tenang sebagai masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Pada masa tenang, peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye pemilu dalam bentuk apapun. Dengan ketentuan itu, kampanye capres-cawapres, DPR, DPRD, dan DPD RI pun hanya dilaksanakan sampai dengan dimulainya masa tenang.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai masa tenang justru menjadi hari krusial yang rawan terjadi kecurangan pemilu. Untuk itu, Bawaslu bakal mengawasi peserta pemilu yang nekat melakukan kampanye ketika masa tenang.

"Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu yang melakukan kegiatan di masa tenang," ujarnya.

Dia menjelaskan salah satu strategi pengawasan pada masa tenang ialah memantau potensi terjadinya mobilisasi massa dan politik uang dari peserta pemilu dan tim suksesnya.

Selain itu, Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk bekerja sama melakukan penertiban alat peraga kampanye peserta pemilu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024