Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Masuk Daftar Negara Suaka Pajak, Pemerintah Janji Lakukan Reformasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Masuk Daftar Negara Suaka Pajak, Pemerintah Janji Lakukan Reformasi

Ilustrasi. (DDTCNews)

SANTO DOMINGO, DDTCNews – Pemerintah Dominika berkomitmen untuk melakukan reformasi pajak setelah masuk dalam daftar negara suaka pajak versi Uni Eropa pada awal 2021 ini.

Perdana Menteri (PM) Roosevelt Skerrit mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki aturan perpajakan untuk selaras dengan perkembangan regulasi internasional. Saat ini, Dominika mendapatkan penilaian patuh sebagian atau Partially Compliant oleh Uni Eropa.

Hasil tersebut mengalami penurunan ketimbang penilaian Uni Eropa pada 2018 yang mendapatkan predikat Compliant. "Rapat kabinet menyetujui untuk pembentukan kelompok kerja berkaitan dengan Global Forum/OECD," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: Pemerintah Bongkar Skema Penghindaran Pajak Ala Mafia

Skerrit berkomitmen untuk kembali mendapatkan predikat patuh dalam urusan transparansi dan pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Adapun kelompok kerja untuk menyikapi daftar negara suaka pajak terdiri dari lintas kementerian.

Kelompok kerja akan diisi oleh pejabat dari Kemenkeu, Kejaksaan Agung dan Kementerian Keamanan Nasional. Menurutnya, kelompok tersebut menjadi ujung tombak pemerintah untuk memenuhi standar transparansi pajak internasional.

Nanti, kelompok kerja tersebut akan diformalkan menjadi salah satu lembaga negara terkait kepatuhan regulasi pajak. "Kami ingin menjaga komitmen untuk memastikan kepatuhan dengan praktik Uni Eropa dan standar internasional," tuturnya.

Baca Juga: Mengupas Gagasan Keadilan Pajak dari Berbagai Perspektif

Pemerintah juga akan mengubah beberapa regulasi perpajakan domestik dan menyempurnakan administrasi pajak. Reformasi ini akan segera dijalankan dan pemerintah akan meminta peninjauan tambahan atas penilaian Dominika sebagai negara nonkooperatif dalam urusan perpajakan.

"Kami sangat optimis Dominika akan dihapus dari daftar negara suaka pajak setelah pertemuan dewan menteri Parlemen Eropa berikutnya pada September 2021," ujar Skerrit seperti dilansir dominicanewsonline.com. (rig)

Baca Juga: Apa Itu Global Minimum Tax?
Topik : dominika, uni eropa, daftar suaka pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 13 April 2021 | 14:04 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 13 April 2021 | 11:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 17:33 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 17:26 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 20 April 2021 | 16:52 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK