Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Masuk Daftar Negara Suaka Pajak, Pemerintah Janji Lakukan Reformasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Masuk Daftar Negara Suaka Pajak, Pemerintah Janji Lakukan Reformasi

Ilustrasi. (DDTCNews)

SANTO DOMINGO, DDTCNews – Pemerintah Dominika berkomitmen untuk melakukan reformasi pajak setelah masuk dalam daftar negara suaka pajak versi Uni Eropa pada awal 2021 ini.

Perdana Menteri (PM) Roosevelt Skerrit mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki aturan perpajakan untuk selaras dengan perkembangan regulasi internasional. Saat ini, Dominika mendapatkan penilaian patuh sebagian atau Partially Compliant oleh Uni Eropa.

Hasil tersebut mengalami penurunan ketimbang penilaian Uni Eropa pada 2018 yang mendapatkan predikat Compliant. "Rapat kabinet menyetujui untuk pembentukan kelompok kerja berkaitan dengan Global Forum/OECD," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: Industri Hiburan Minta Insentif Pajak Tiket Pertunjukan Diperpanjang

Skerrit berkomitmen untuk kembali mendapatkan predikat patuh dalam urusan transparansi dan pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Adapun kelompok kerja untuk menyikapi daftar negara suaka pajak terdiri dari lintas kementerian.

Kelompok kerja akan diisi oleh pejabat dari Kemenkeu, Kejaksaan Agung dan Kementerian Keamanan Nasional. Menurutnya, kelompok tersebut menjadi ujung tombak pemerintah untuk memenuhi standar transparansi pajak internasional.

Nanti, kelompok kerja tersebut akan diformalkan menjadi salah satu lembaga negara terkait kepatuhan regulasi pajak. "Kami ingin menjaga komitmen untuk memastikan kepatuhan dengan praktik Uni Eropa dan standar internasional," tuturnya.

Baca Juga: Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

Pemerintah juga akan mengubah beberapa regulasi perpajakan domestik dan menyempurnakan administrasi pajak. Reformasi ini akan segera dijalankan dan pemerintah akan meminta peninjauan tambahan atas penilaian Dominika sebagai negara nonkooperatif dalam urusan perpajakan.

"Kami sangat optimis Dominika akan dihapus dari daftar negara suaka pajak setelah pertemuan dewan menteri Parlemen Eropa berikutnya pada September 2021," ujar Skerrit seperti dilansir dominicanewsonline.com. (rig)

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari
Topik : dominika, uni eropa, daftar suaka pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 16:00 WIB
JEPANG

Eks Menkeu Minta Pemerintah Naikkan Pajak Karbon Secara Agresif

Jum'at, 14 Januari 2022 | 13:30 WIB
MAROKO

Aturan Pajak Baru, Biaya Asuransi Perjalanan Naik Hingga 122%

Jum'at, 14 Januari 2022 | 12:30 WIB
SWISS

Swiss Terapkan Tarif Pajak Minimum 15% Mulai Januari 2024

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya