Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

A+
A-
3
A+
A-
3
Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dengan masa transisi paling lambat 5 tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan RUU HKPD memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas, baik dari sisi transfer ke daerah maupun pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Menurutnya, pemberlakuan berbagai ruang lingkup tersebut diatur dalam masa transisi yang berbeda-beda.

"Untuk penerapan RUU HKPD ini, telah disampaikan ada yang sifatnya memiliki transisi selama 5 tahun. Ini nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP," katanya, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Sri Mulyani mengatakan pengaturan ulang dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) akan dilaksanakan mulai 2023. Kemudian, ketentuan mengenai PDRD paling lambat dilaksanakan 2 tahun sesudah undang-undang diundangkan.

Mengenai mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pemberlakuannya paling lambat dilaksanakan 3 tahun sesudah diundangkan. Adapun mengenai PP turunan dari UU HKPD, harus ditetapkan 2 tahun sesudah diundangkan.

Masa transisi paling lama 5 tahun diberlakukan untuk pengalokasian belanja di level pemda. Misalnya, mengenai kewajiban pemda mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru melalui tunjangan kinerja daerah (TKD) paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

Baca Juga: Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Demikian pula pada penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik yang diatur paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, masa transisinya paling lama 5 tahun sejak undang-undang diundangkan.

Menurut hitungan pemerintah, pengaturan batasan belanja pegawai dan belanja infrastruktur tersebut diperkirakan dapat mendorong pemda mengefisienkan belanja pegawai sampai dengan Rp4,7 triliun dan mampu meningkatkan belanja infrastruktur publik sampai dengan Rp287,61 triliun.

"RUU HKPD mengatur batasan belanja pegawai dan belanja infrastruktur sebagai bentuk aggregate fiscal control dengan tetap memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan pilihan eksekusi belanjanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah," ujar Sri Mulyani. (sap)

Baca Juga: Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Topik : RUU HKPD, UU HKPD, opsen, DAU, DBH, PKB, BBNKB, PDRD, TKD, APBD, pemda, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 07:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Ibu Kota Negara Pindah, DPRD Bakal Naikkan Tarif Pajak Hiburan

Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Sisa DBH CHT?

Jum'at, 14 Januari 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Percepat Realisasi Anggaran, Pemda Diminta Lakukan Lelang Dini

Jum'at, 14 Januari 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI JAMBI

Pemutihan Pajak Kendaraan Digelar Lagi, Jangan Lewatkan!

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak