BERITA TERKINI
Ilustrasi. Satgas Pengendalian Lingkungan Hidup KLH meninjau salah satu pabrik di kawasan industri Pulogadung, Jakarta, Senin (16/6/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur global saat ini mengalami kontraksi dan berada di level terendah sejak Desember 2024.
Sri Mulyani mengatakan PMI Manufaktur global yang hanya berada di level 49,6 menandakan 70,8% negara di dunia kegiatan manufakturnya sedang anjlok. Indonesia pun mengalami kondisi yang sama dengan PMI Manufaktur sebesar 47,4 pada Mei 2025.
"Sektor manufaktur mengalami tekanan kita lihat di sini 49,6 indeks dari PMI manufaktur global ini berarti secara global kegiatan sektor manufaktur cenderung dalam zona kontraktif dan angka ini adalah angka terendah sejak Desember 2024," katanya, dikutip pada Minggu (22/6/2025).
Berdasarkan paparan Sri Mulyani, hanya 29,2% negara yang PMI Manufakturnya masih ekspansif. Contohnya, India, Arab Saudi, Amerika Serikat (AS), Australia, Rusia, dan Filipina.
Menurutnya, lesunya sektor manufaktur global dipicu berbagai faktor. Di antaranya, ketidakpastian global, konflik geopolitik, ketegangan dagang antarnegara, serta kebijakan fiskal yang cukup agresif dari negara-negara maju.
"Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitic security yang makin fragile yang makin rapuh dan rentan yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi ekspor impor manufaktur dan juga dari sisi capital flow yang berdampak kepada seluruh dunia," tuturnya.
Sri Mulyani menyebut pelemahan dan ketidakpastian ekonomi global tentunya akan berdampak pada Indonesia. Misal, permintaan global yang lesu akan menurunkan kinerja ekspor Indonesia dan industri nasional selaku pemasok produk ke pasar internasional.
Di samping itu, lanjutnya, harga komoditas juga mengalami fluktuasi karena disrupsi rantai pasok yang diakibatkan perang di Timur Tengah.
"Nilai tukar juga cenderung mengalami volatilitas, dan suku bunga utang meningkat terutama karena kebijakan fiskal di Amerika Serikat, yaitu legislasi yang sedang dibahas dari kongres ke senat mengenai ekspansi fiskal di sana," ujarnya. (rig)
