Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Makin Populer, Negara Ini Juga Ingin Pungut Pajak Layanan Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Makin Populer, Negara Ini Juga Ingin Pungut Pajak Layanan Digital

Ilustrasi.

DAR ES SALAAM, DDTCNews - Pajak digital atau digital service tax (DST) kian populer di antara negara-negara Benua Afrika. Kali ini, Pemerintah Tanzania berencana mengenakan pajak tersebut di yurisdiksinya.

Otoritas pajak Tanzania, Tanzania Revenue Authority (TRA) diketahui telah bertemu dengan Meta selaku induk dari Facebook, Instagram, serta Whatsapp untuk mengetahui mekanisme pengenaan pajak di negara lain.

"Tim pajak dari Meta telah bertemu dengan TRA untuk membicarakan mekanisme pemajakan atas jasa-jasa yang mereka sediakan di Tanzania," tulis TRA dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (6/5/2022).

Baca Juga: DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Sementara itu, Direktur Edukasi Perpajakan TRA Richard Kayombo mengakui pemerintah ingin menerapkan pengenaan pajak digital. Saat ini, lanjutnya, pemerintah tengah melakukan kajian awal untuk memajaki penghasilan dari korporasi digital multinasional.

"Stakeholder dari perusahaan diundang untuk menjelaskan kepada kami bagaimana mekanisme pembayaran pajak di negara lain. Kami akan menyesuaikan masukan dengan ketentuan perpajakan yang ada di Tanzania," ujarnya seperti dilansir thecitizen.co.tz.

Pemerintah Tanzania pun menjamin pengenaan pajak digital atas Meta, Google, Amazon, dan lain-lain tak akan menimbulkan dampak terhadap konsumen dan pengguna jasa di Tanzania.

Baca Juga: Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

"Masyarakat Tanzania dijamin tak akan terdampak oleh pajak yang sedang direncanakan. Pajak akan dikenakan atas perusahaan dan bukan terhadap pengguna," ujar Kayombo.

Salah satu negara di Afrika yang saat ini telah mengenakan pajak digital ialah Kenya. Tarif pajak digital di Kenya dipatok sebesar 1,5%. Ke depan, Pemerintah Kenya berencana untuk menaikkan tarif pajak digital menjadi 3%.

Kenya juga menjadi salah satu negara di Afrika yang tak menyetujui Pilar 1: Unified Approach dan telah mengenakan pajak digital atas perusahaan digital asing. (rig)

Baca Juga: Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Topik : tanzania, pajak, pajak internasional, DST, pajak digital, META, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:03 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi