JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan tidak akan latah melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat dengan mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah masih berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 varian Omicron yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, perubahan status pandemi menjadi endemi membutuhkan kajian atas berbagai indikator di Indonesia.

"Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran kebijakan atau transisi endemi seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, namun kita tidaklah latah atau ikut-ikutan seperti negara tersebut," katanya melalui konferensi video, Senin (21/2/2022).

Luhut mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam memulai transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi. Menurutnya, evaluasi mengenai perkembangan status endemi akan dilakukan dengan memperhatikan sejumlah indikator masyarakat.

Dia menjelaskan pemerintah menggunakan prakondisi endemis sebagai pijakan dengan indikator sejumlah indikator, yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus yang rendah berdasarkan standar WHO, kapasitas respons kesehatan yang memadai, maupun menggunakan surveilans aktif.

Selain itu, prakondisi juga harus sudah terjadi dalam rentang waktu cukup panjang, stabil, konsisten. Usulan konsep kriteria dan indikator transisi dari pandemi ke endemi tersebut masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya.

"Kita akan melakukan transisi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Luhut menambahkan pemerintah saat ini juga terus mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran kasus Covid-19. Misalnya di wilayah Jawa dan Bali, akan ada sejumlah daerah yang menerapkan PPKM level 4.

Sementara itu, daerah seperti Solo Raya dan Semarang Raya akan naik ke PPKM level 3, mengikuti Jabodetabek, Bali, DIY, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan Malang Raya. Ketentuan detail mengenai level PPKM akan diatur dalam instruksi menteri dalam negeri (inmendagri).

"Kenaikan asesmen di masing-masing daerah ini disebabkan tingkat rawat inap di rumah sakit yang meningkat," imbuhnya. (sap)