PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Lebih dari 14.000 Peserta PPS Punya Harta Rp10 Miliar-Rp100 Miliar

Muhamad Wildan | Selasa, 24 Mei 2022 | 11:00 WIB
Lebih dari 14.000 Peserta PPS Punya Harta Rp10 Miliar-Rp100 Miliar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan dalam konferensi APBN Kita, Senin (23/5/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat tren kepesertaan program pengungkapan sukarela (PPS) mulai melambat.

Pada Maret 2022, nilai harta yang diungkap tercatat Rp30,47 triliun dengan pembayaran PPh final senilai Rp3,09 triliun. Pada April 2022, aset yang diungkap mulai turun menjadi Rp28,22 triliun dan pembayaran PPh final hanya Rp2,8 triliun.

Per tanggal 1 Mei hingga 20 Mei 2022, peserta PPS tercatat mendeklarasikan harta senilai Rp15,37 triliun dengan total pembayaran PPh final senilai Rp1,51 triliun.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

"Tinggal 1 bulan lagi yakni bulan Juni nantinya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Senin (23/5/2022).

Secara total, jumlah wajib pajak yang ikut PPS sudah mencapai 46.676 wajib pajak. Total harta bersih yang diungkap mencapai Rp91,6 triliun, Sementara itu, jumlah PPh final yang dibayar peserta tercatat Rp9,25 triliun.

Bila diperinci, mayoritas peserta PPS merupakan wajib pajak dengan total harta senilai Rp1 miliar hingga Rp10 miliar diikuti oleh wajib pajak dengan total harta senilai Rp10 miliar hingga Rp100 miliar.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Sebanyak 19.003 atau 41% dari total peserta PPS merupakan wajib pajak dengan harta senilai Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Lalu, sebanyak 14.742 wajib pajak peserta PPS merupakan wajib pajak dengan harta senilai Rp10 miliar hingga Rp100 miliar.

Sekadar informasi, PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Wajib pajak yang ingin mengikuti PPS cukup menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) paling lambat pada 30 Juni 2022. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara