TATA ORGANISASI

Lantik Pemimpin 2 Direktorat Baru di Ditjen Pajak, Ini Pesan Menkeu

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 Juli 2019 | 18:47 WIB
Lantik Pemimpin 2 Direktorat Baru di Ditjen Pajak, Ini Pesan Menkeu

Suasana pelantikan.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak membentuk dua direktorat baru yang berkaitan dengan data dan teknologi informasi. Wejangan khusus diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal tersebut disampaikan saat melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Kemenkeu di Kantor Pusat DJP, Senin (8/7/2019). Pada pelantikan tersebut, pesan khusus diberikan kepada R. Dasto Ledyanto yang menjabat sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP serta Iwan Djuniardi sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP.

“Hari ini kita launching dua direktorat baru yang penting di DJP yang terkait data dan informasi. Saya harap kedua direktorat ini menjadi kunci kemampuan DJP dalam melaksanakan tugas dalam mengumpulkan target perpajakan,” katanya di Kantor Pusat DJP, Senin (8/7/2019).

Baca Juga:
Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan data dan informasi merupakan barang berharga di era digital saat ini. Kemampuan otoritas pajak dalam mengumpulkan penerimaan banyak bertumpu kepada akses data.

Oleh karena itu, kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data merupakan kemampuan krusial untuk dimiliki DJP. Kapasitas dan kompetesi dalam mengolah data akan menentukan kinerja DJP memenuhi target penerimaan.

“Data adalah tambang baru di era digital dan saya berharap dua direktorat ini akan menjadi pendorong dalam meningkatkan kemampuan DJP dalam melaksanakan tugas dengan tingkat content yang semakin tajam dan baik,” paparnya.

Baca Juga:
Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Pembentukan dua unit kerja baru DJP ini mendapat atensi khusus Sri Mulyani karena agenda terkait data merupakan isu global dalam ranah perpajakan. Keandalan dalam urusan data menjadi salah satu syarat ikut serta dalam kerja sama global dalam bidang perpajakan seperti Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Dalam kerja sama internasional, backbone paling besar adalah sistem informasi dan pertukaran data. Kemampuan yang harus dimiliki DJP sebagai institusi yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan data. Ini adalah salah satu bentuk reformasi DJP yang sangat penting dalam mengelola penerimaan,” jelasnya.

Hari ini, Sri Mulyani melantik 8 pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Ditjen Pajak, Ditjen Perbedaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal, serta 18 pejabat eselon III di Sekretariat Jenderal dan Ditjen Pajak. (kaw)



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024