Berita
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI
Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Lakukan Reformasi Pajak, Pemerintah Adopsi Rekomendasi Internasional

A+
A-
0
A+
A-
0
Lakukan Reformasi Pajak, Pemerintah Adopsi Rekomendasi Internasional

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews - Pemerintah Italia merilis kerangka kerja agenda reformasi pajak. Rekomendasi internasional dijadikan acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan ini.

Menteri Ekonomi dan Keuangan Daniele Franco mengatakan salah satu kerangka kerja reformasi pajak adalah menangkal praktik penghindaran pajak. Dia menyebutkan praktik tersebut tidak hanya menggerus sumber penerimaan tetapi ikut menghambat pertumbuhan ekonomi domestik.

"Upaya melawan penghindaran pajak adalah syarat yang diperlukan selain mengurangi tarif pajak dan menyebarkan beban pajak dengan cara yang lebih menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi," katanya dikutip pada pekan lalu.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Franco menjelaskan praktik penghindaran pajak merugikan keuangan negara senilai €100 miliar per tahun. Dari total proyeksi potensi penerimaan yang hilang itu sebanyak €30 miliar terkait dengan administrasi PPN.

Oleh karena itu, agenda memerangi praktik penghindaran pajak kemudian diselaraskan dengan rekomendasi Komisi Eropa dan IMF tentang peta jalan reformasi pajak Italia. Komisi Eropa menyampaikan rekomendasi agar pemerintah mengalihkan beban pajak tenaga kerja dan kegiatan produksi.

Tingginya beban tenaga kerja dan kegiatan produksi di Italia menjadi insentif praktik penghindaran pajak. Pemerintah kemudian mengeluarkan rencana perubahan kebijakan pajak yang akan disampaikan kepada parlemen.

Baca Juga: Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Usulan tersebut antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan orang pribadi kelas menengah. Kemudian menyederhanakan sistem administrasi PPN dan perubahan rezim PPh badan.

Selanjutnya, pemerintah mengusulkan agar pungutan pajak daerah atas kegiatan produksi dihapus secara bertahap. Ke depan, skema pungutan tersebut akan masuk dalam sistem PPh badan. Komisi Eropa juga menyarankan agar Italia menambah beban pajak berbasis konsumsi dan kepemilikan properti.

Seperti dilansir Tax Notes International, IMF dengan tegas menyatakan Italia membutuhkan sistem fiskal yang lebih ramah pada pertumbuhan ekonomi. Beban pajak juga disarankan bergeser dari angkatan kerja dan kegiatan produksi. Pembaruan rezim pajak properti menjadi opsi yang patut dipertimbangkan pemerintah. (sap)

Baca Juga: Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Topik : pajak internasional, penghindaran pajak, tax avoidance, Italia, IMF

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 13:30 WIB
KOREA SELATAN

Korea Selatan Berencana Pajaki NFT Mulai Tahun Depan

Selasa, 30 November 2021 | 10:13 WIB
INGGRIS

Kalah di Pengadilan, Otoritas Pajak Cairkan Restitusi Rp1,4 Triliun

berita pilihan

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:00 WIB
BANGLADESH

Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Aktif Telepon Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Simak Ketentuannya

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pedagang Online Dapat ‘Surat Cinta’ dari Kantor Pajak? Ini Imbauan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Beberapa Jenis Pajak Daerah Sudah Capai Target Per Akhir November 2021

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:00 WIB
ESTONIA

Menkeu Pastikan Dampak Pajak Minimum Global Bakal Minimal