Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

KPP Madya Bertambah, Sri Mulyani Ingin Pelayanan WP Kaya Bisa Membaik

A+
A-
2
A+
A-
2
KPP Madya Bertambah, Sri Mulyani Ingin Pelayanan WP Kaya Bisa Membaik

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam peresmian organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP), Senin (24/5/2021). (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap reorganisasi instansi vertikal Ditjen Pajak (DJP) akan berdampak pada membaiknya pelayanan untuk wajib pajak orang pribadi yang masuk kategori menengah-atas.

Sri Mulyani mengatakan KPP Wajib Pajak Besar atau Wajib Pajak Khusus saat ini lebih banyak berfokus pada wajib pajak badan dan hanya sedikit melayani wajib pajak orang pribadi superkaya. Di sisi lain, wajib pajak kaya tidak bisa memperoleh pelayanan yang optimal jika mendatangi KPP Pratama.

"Pelayanan kepada wajib pajak pribadi yang high wealth juga sangat demanding. Itu tidak bisa ditangani KPP Pratama yang harus menangani bahkan sampai jutaan wajib pajak," katanya dalam peresmian organisasi dan tata kerja baru di instansi vertikal DJP, Senin (24/5/2021).

Baca Juga: DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Sri Mulyani mengatakan keberadaan kelompok masyarakat kaya di Indonesia sudah makin banyak, dengan grup perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan penambahan KPP Madya, menurutnya, pelayanan pajak kepada orang-orang kaya tersebut juga akan lebih baik, termasuk yang tinggal di luar Pulau Jawa.

Dia menyebut mulai hari ini, telah resmi beroperasi 18 KPP madya baru yang terdiri atas 15 unit berada di Pulau Jawa dan 3 unit lainnya berada di luar Pulau Jawa.

Sri Mulyani menilai reorganisasi instansi vertikal DJP melalui penambahan KPP Madya juga menjadi bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Pasalnya, pada reformasi perpajakan yang pertama, DJP hanya membentuk KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Khusus.

Baca Juga: Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Seiring dengan pertumbuhan kelompok menengah-atas, Sri Mulyani melanjutkan, penambahan KPP Madya juga terasa makin mendesak. Menurutnya, wajib pajak kaya tersebut tidak bisa diperlakukan sama seperti jutaan wajib pajak yang lain. Pasalnya, negara bisa saja menjadi kehilangan potensi penerimaan jika mereka merasa tidak mendapat pelayanan memadai.

"Ini merupakan langkah logis dan strategis yang merupakan konsekuensi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang makin banyak, yang membutuhkan atensi kita," ujarnya.

Lantaran KPP Madya bertambah, Sri Mulyani mengatakan akan ada konsekuensi pada target penerimaan pajak yang harus dikumpulkan. Dengan penambahan KPP madya dari 20 menjadi 38 unit, target kontribusi pajak yang dikumpulkan juga naik dari selama ini hanya 19,53% menjadi 33,79%. Simak ‘Jumlah KPP Madya Bertambah, Kontribusi ke Penerimaan Pajak Naik’. (kaw)

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

Topik : Ditjen Pajak, DJP, Sri Mulyani, KPP Madya, KPP Pratama, wajib pajak, HNWI

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 Juli 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Kendala Pelaporan Pajak Bendahara Pemerintah, Aplikasi Ini Jadi Solusi

Jum'at, 23 Juli 2021 | 19:30 WIB
AGENDA PAJAK

DJP Adakan Lomba Tutur Pajak 2021, Total Hadiah Rp45 Juta

Kamis, 22 Juli 2021 | 19:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Kasus Pajak Fiktif Rp11 Miliar, Bos dan Karyawan Diserahkan ke Kejati

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak