Berita
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG
Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Koreksi Biaya Sandar Pelabuhan dan Kredit Pajak Jasa Konstruksi

A+
A-
0
A+
A-
0
Koreksi Biaya Sandar Pelabuhan dan Kredit Pajak Jasa Konstruksi

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai koreksi objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 berupa biaya sandar pelabuhan dan kredit pajak atas jasa konstruksi.

Otoritas pajak menyatakan bahwa hasil perhitungan biaya sandar pelabuhan yang diperolehnya lebih besar dari nilai yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Pembayaran biaya sandar tersebut dianggap sebagai objek PPh Pasal 23, tetapi wajib pajak belum melaporkannya dalam surat pemberitahuan (SPT).

Wajib pajak berdalil bahwa atas sejumlah biaya sandar yang dibayarkan kepada pihak layanan pelayaran, sebagian merupakan objek PPh Pasal 23 dan ada juga yang bukan objek PPh Pasal 23. Wajib pajak juga tidak setuju dengan koreksi kredit pajak yang dilakukan otoritas pajak karena tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada.

Baca Juga: Sengketa Pajak Penghasilan Hadiah yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Sementara itu, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan dari otoritas pajak selaku Pemohon PK.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi
WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa terdapat dua pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu koreksi negatif objek PPh Pasal 23 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dan koreksi kredit pajak PPh Pasal 23.

Baca Juga: Batas Waktu Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Tatap Muka Disesuaikan

Pertama, terkait koreksi objek PPh Pasal 23. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai bahwa pembayaran sebesar Rp2.227.889.491 kepada perusahaan pelayaran bukan merupakan biaya sandar pelabuhan yang dapat dipungut PPh Pasal 23. Dengan demikian, terbukti bahwa terdapat sebagian pembayaran biaya sandar pelabuhan yang tidak termasuk objek PPh Pasal 23.

Kedua, terkait koreksi kredit pajak PPh Pasal 23. Adanya perbedaan penghitungan kredit pajak jasa konstruksi antara wajib pajak dan otoritas pajak terjadi pada Februari. Majelis Hakim meyakini perhitungan kredit pajak berdasar fakta data dan keterangan yang ada ialah senilai Rp576.545.747.

Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 58589/PP/M.VIB/12/2014 tertanggal 17 Desember 2014, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 20 Maret 2015.

Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Pengadilan Pajak Tunda Sidang Tatap Muka

Adapun pokok sengketa perkara a quo adalah koreksi negatif objek PPh Pasal 23 masa pajak Januari sampai Desember 2008 dan koreksi kredit pajak PPh Pasal 23.

Pendapat Pihak yang Bersengketa
PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Terdapat dua pokok sengketa dalam perkara a quo, yaitu koreksi negatif objek PPh Pasal 23 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dan koreksi kredit pajak PPh Pasal 23.

Berdasarkan matriks sengketa yang diserahkan oleh Termohon PK dalam persidangan, diketahui bahwa adanya sejumlah biaya sandar pelabuhan yang seharusnya terutang PPh Pasal 23 dan belum dilaporkan dalam SPT. Sebagai informasi, biaya sandar pelabuhan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pengakutan barang jadi, terminal handling charge, dan document fee.

Baca Juga: BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Dalam proses uji bukti, Pemohon PK telah melakukan penelitian mengenai rincian biaya sandar pelabuhan serta dokumen lainnya yang disampaikan oleh Termohon PK. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah biaya sandar pelabuhan yang dibayarkan oleh Termohon kepada pihak perusahaan pelayaran lebih besar daripada nilai yang telah dilaporkan dalam SPT. Artinya, terdapat sebagian biaya sandar yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan dan dipenuhi kewajiban perpajakannya.

Kedua, koreksi kredit pajak PPh Pasal 23. Pemohon PK berpendapat bahwa koreksi negatif terjadi dikarenakan sebelumnya terdapat koreksi negatif atas suatu transaksi lainnya yang telah direklasifikasi menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2). Pemohon PK berpendapat bahwa koreksi yang dilakukannya sudah berdasarkan data dan fakta yang diajukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan bahwa dalil-dalil yang diucapkan Pemohon dalam persidangan tidak berdasarkan bukti dan fakta. Perlu diketahui bahwa dalam uji bukti, Termohon PK telah menyampaikan daftar biaya sandar pelabuhan.

Baca Juga: Sengketa atas Pembuktian Kebenaran Faktur Pajak Ganda

Atas jumlah biaya sandar tersebut sebagian merupakan objek PPh Pasal 23, tetapi ada juga yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Selain itu, Termohon PK juga tidak setuju dengan koreksi kredit pajak yang dilakukan Pemohon PK.

Pertimbangan Mahkamah Agung
MAHKAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat dan benar. Terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Agung.

Pertama, koreksi negatif objek PPh Pasal 23 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dan koreksi atas PPh Pasal 23 tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat biaya sandar pelabuhan yang dapat dikenakan PPh Pasal 23 dan ada sebagian yang tidak dapat dipungut PPh Pasal 23.

Baca Juga: Menang Sengketa Pajak, Jorge Lorenzo Lolos dari Tagihan Rp601 Miliar

Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan, dalil Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Kedua, penetapan jumlah kredit pajak atas jasa konstruksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Agung permohonan PK tidak beralasan sehingga harus ditolak. Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.*

Baca Juga: Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa, PPh Pasal 23, biaya sandar pelabuhan, jasa konstruksi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 02 Juli 2021 | 18:36 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penyerahan Jasa Pelayanan Kecantikan Dapat Pengecualian PPN

Jum'at, 02 Juli 2021 | 14:50 WIB
SE-10/PP/2021

PPKM Darurat, Persidangan Pengadilan Pajak Dihentikan Sementara

Kamis, 01 Juli 2021 | 09:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Natura Pemberian Tempat Tinggal & Koreksi Biaya Pemeliharaan

Senin, 28 Juni 2021 | 10:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Jumlah Putusan Turun, Ini Penjelasan Sekretariat Pengadilan Pajak

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Keluar dari Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2021 Capai 7,07%

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Transaksi Elektronik Tidak Akan Diterapkan? Ini Kata BKF

Kamis, 05 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Musisi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak