Kampanye Pajak Capres, Siapa Lebih Kuat?

PAJAK merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Kontribusi penerimaan pajak ke APBN juga terus meningkat. Kenaikan ini membuat pembiayaan utang kian menurun, seperti tertera dalam Surat Berharga Negara 2018 dengan growthnegatif 9,7 % bila disandingkan dengan 2014 yakni 14,5%.

Menarik untuk diketahui, penerimaan perpajakan mencapai 75% dari total penerimaan APBN. Begitu krusialnya pajak, hingga para calon pemimpin bangsa saling berebut suara dengan menyemarakkan inovasi unggulan mengenai aturan pajak.

Pemilu serentak yang diadakan bulan April mendatang membawa dua nama capres dan dua nama cawapres. Faksi pertama yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan faksi kedua yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Faksi pertama, Jokowi-Ma’ruf mempertahankan kebijakan perpajakan yang lama dan menuntaskan tugas yang belum sempurna. Fokus pemerintah tertuju pada reformasi fiskal dan reformasi struktural untuk menata pondasi ekonomi lebih baik dan berkualitas pada masa sekarang dan masa depan.

Hal ini menjadi menarik, karena tidak mudah membangun dan menata kesuksesan yang telah diraih. Tentu, keberhasilan gagasan pajak dalam merawat ekonomi patut diapresiasi. Tahun lalu, Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi 5%. Mungkin, itu yang membuat Jokowi berpihak pada fase bertahan.

Tapi perlu diingat pepatah yang berkata mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Hendaknya Indonesia tak hanya mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi ekonomi, melainkan meningkatkanya. Kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat dengan berlanjutnya reformasi pajak.

Jokowi-Ma’ruf berkomitmen fokus pada inklusivitas dengan mempersempit jumlah pengangguran, serta kebijakan pajak dan belanja akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Permasalahan di bidang pendidikan juga menjadi fokus andalan Jokowi-Ma’ruf dalam pengelolaan anggaran.

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang membawa banyak usia produktif, yang diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ide menarik lain adalah mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP saat ini telah menyumbang 25% dari penerimaan APBN. PNBP bisa bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, hibah, putusan pengadilan, dan penerimaan lain.

Penerimaan sumber daya alam yang sukses seperti PNBP sektor mineral dan batu bara dari target yang Rp32,1 triliun terealisasi Rp41.77 triliun. Kesuksesan ini hendak dilanjutkan. Selain itu, Jokowi juga berkomitmen memberikan intensif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Beralih ke pasangan nomor urut 02 yakni Prabowo-Sandi yang memiliki inovasi pajak yang sangat berbeda dari pasangan sebelumnya. Pihak ini seakan melakukan gebrakan terhadap kebijakan pajak yang lama diterapkan secara lantang. Visi misi pajaknya menuai banyak kontroversi positif dan negatif.

Jika disimak, program pajak Prabowo-Sandi diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menganut konservatisme fiskal, dengan mendorong penurunan tarif, pengurangan belanja, penarikan utang minimal dan mengubah keranjang pendapatan guna menentukan besar pajak.

Prabowo berkomitmen menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal yang mendasari gagasan tersebut adalah daya beli masyarakat yang lesu. Rencana ini diharapkan dapat menaikkan daya beli dan konsumsi karena tidak lagi risau akan biaya yang harus dikeluarkan untuk pajak.

Batas TPKP saat ini masih berkisar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Tidak ada ketetapan pasti mengenai angka baru yang akan diterapkan. Namun, tujuan akhir dari peningkatan konsumsi masyarakat yakni memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi secara luas.

Penurunan tarif Pajak Pengahasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi juga menjadi topik hangat mengenai kebijakan pajak Prabowo-Sandi. Tujuan ide menarik ini serupa halnya untuk meningkatkan kegiatan konsumsi masyarakat.

Sedangkan dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat, Prabowo-Sandi juga berambisi untuk menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama yang telah dirasa menjadi momok masyarakat mengenai beban pajak.

Tak cukup itu, Prabowo berjanji akan adanya reformasi perpajakan jika ia berhasil terpilih menjadi presiden nantinya. Berbagai inovasi program pajak pasangan nomor urut dua ini banyak mengarah pada peningkatan daya saing Indonesia dengan negara lain.

Gagasan ini menjadi tawaran menggiurkan bagi pelaku malas pajak. Namun di sisi lain, gagasan ini cukup menimbulkan banyak kekhawatiran di mata masyarakat akan turunnya pendapatan negara. Penghapusan dan penurunan sejumlah sektor perpajakan menjadi hal yang menyeramkan.

Pasalnya, tax ratio Indonesia saat ini masih tergolong rendah yakni 10,7% pada 2017. Salah satu kontra penghapusan PBB diramalkan akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana telah diketahui bahwa PBB juga turut mengambil peran dalam PAD.

Layaknya jalan yang tak selalu lurus, program ini dihiasi berbagai tantangan. Jika hendak diterapkan, rancangan pajak ini mengharuskan revisi terhadap dua undang-undang yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Namun, bukan berarti hal ini menjadi mustahil untuk diterapkan, melihat begitu ambisiusnya Prabowo-Sandi mencanangkan program. Bisa jadi, terobosan baru ini dapat mendongkrak perekonomian Indonesia menjadi lebih baik seperti yang diharapkan.

Sampai di sini terlihat, kedua capres memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia. Pada pihak pertama yang memilih bertahan bermain di fase aman, dan pihak kedua yang agresif dan melakukan pembaharuan dengan berbagai program yang menggebrak.

Namun, hal yang perlu digarisbawahi, segala upaya dilakukan tak lain dan tak bukan semata untuk mencapai Indonesia berjaya dan berdikari. Maka dari itu, teruntuk kamu, rakyat Indonesia, bijaklah dalam memilih pemimpin.*