Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kode Faktur Pajak, Begini Penjelasan dan Contoh Penggunaannya

A+
A-
24
A+
A-
24
Kode Faktur Pajak, Begini Penjelasan dan Contoh Penggunaannya

FAKTUR pajak merupakan bukti pungutan pajak yang harus dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Kewajiban pembuatan faktur pajak tersebut tercantum dalam Pasal 13 UU PPN.

PKP harus membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Perincian ketentuan mengenai cara membuat faktur pajak tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d. Perdirjen Pajak No. PER-17/PJ/2014.

Pasal 6 ayat (1) beleid tersebut menyatakan PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak (NSFP). Kode dan NSFP tersebut terdiri atas 16 digit dengan format digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode faktur pajak.

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selanjutnya, digit ke-3 merupakan status faktur pajak (normal/penggantian). Sementara itu, digit ke-4 hingga ke-16 merupakan NSFP. Adapun kode transaksi yang berada pada dua digit pertama telah ditetapkan oleh otoritas pajak.

Kode transaksi tersebut juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan PKP. Pasalnya, setiap kode transaksi telah ditetapkan peruntukannya. Lantas, bagaimana sebenarnya ketentuan dan arti dari setiap kode transaksi dalam faktur pajak?

Perincian dari arti sekaligus tata cara penggunaan kode transaksi pada faktur pajak tertuang dalam Lampiran III Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012. Berikut gambaran detail atas arti dan penggunaan dari setiap kode transaksi dalam faktur pajak.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Kode 01
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN tersebut akan dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Kode ini digunakan dalam hal penyerahan dilakukan atas BKP dan/atau JKP dengan sifat umum. Hal ini berarti kode ini digunakan apabila transaksi bukan penyerahan yang menggunakan DPP nilai lain, mendapat fasilitas tidak dipungut, dibebaskan, ditanggung pemerintah (DTP), dan penjualan aktiva (bukan penyerahan kode 04-09).

Contoh: PT Amarta Mebel yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menyerahkan sejumlah mebel hasil produksinya kepada PT Utama Karya. Dengan demikian, Amarta Mebel perlu menggunakan kode 01 dalam faktur pajak di transaksi tersebut.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Kode 02
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah.

Contoh: PT Bondowoso merupakan PKP pemborong bangunan yang mendapat kontrak membangun gedung milik Kementerian Keuangan. Ketika Bondowoso menagih pembayaran pada bendahara Kementerian Keuangan, Bondowoso perlu menggunakan kode 02.

Kode 03
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah).

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Pemungut PPN lainnya yang dimaksud antara lain kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas, kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, dan BUMN.

Selain itu, ada pula wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan, yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialist ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Contoh: PT DR Computer menyerahkan sejumlah laptop pada PT Maxi Oil -kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak bumi. Walhasil, DR Computer selaku PKP rekanan perlu menerbitkan faktur pajak dengan kode 03.

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Kode 04
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Contoh DPP nilai lain tertuang dalam PMK 75/2010 s.t.d.t.d. PMK 121/2015.

Berdasarkan beleid tersebut DPP nilai lain di antaranya dipakai untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan produk hasil tembakau, penyerahan jasa pengiriman paket, penyerahan jasa biro perjalanan wisata, dan jasa freight forwarding.

Contoh: PT Hatori menyerahkan jasa pengiriman barang milik PT Taro. Dengan demikian, Hatori perlu membuat faktur pajak dengan kode 04 atas transaksi tersebut.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Kode 05
Kode ini tidak digunakan.

Kode 06
Kode ini digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN.

Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:

Baca Juga: Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan
  1. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%;
  2. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada KMK No.62/KMK.03/ 2002; atau
  3. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan faktur pajak khusus.

Contoh: PT Cindera merupakan perusahaan manufaktur yang berfokus dalam memproduksi suvenir menyerahkan barang kepada turis asing. Dengan demikian, Cindera perlu menerbitkan faktur pajak dengan kode 06.

Kode 07
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau DTP berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Aturan khusus itu di antaranya tentang kawasan berikat, tempat penimbunan berikat, toko bebas bea, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Contoh: PT Jayabaya menyerahkan sejumlah mesin kepada PT Garmen Kita selaku perusahaan garmen di kawasan berikat. Penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Dengan demikian, Jayabaya membuat faktur pajak dengan kode 07.

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Kode 08
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Aturan khusus itu antara lain tentang impor yang dibebaskan PPN dan pembebasan PPN untuk perwakilan negara asing.

Contoh: PT Omega menyerahkan bibit ikan. Berdasarkan PMK 155/2001 s.t.d.t.d. PMK 31/2008 dan PMK 268/2015, bibit tersebut mendapatkan fasilitas dibebaskan.

Kode 09
Kode ini digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

Baca Juga: 1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?

Contoh: PT Candra merupakan industri pakaian menjual motor yang sebelumnya digunakan untuk operasional. Dengan demikian, Candra perlu menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 09.

Topik : kelas pajak, PPN, faktur pajak, kode faktur, pajak, administrasi pajak, PKP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki