Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Kode Faktur Pajak, Begini Penjelasan dan Contoh Penggunaannya

A+
A-
25
A+
A-
25
Kode Faktur Pajak, Begini Penjelasan dan Contoh Penggunaannya

FAKTUR pajak merupakan bukti pungutan pajak yang harus dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Kewajiban pembuatan faktur pajak tersebut tercantum dalam Pasal 13 UU PPN.

PKP harus membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Perincian ketentuan mengenai cara membuat faktur pajak tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d. Perdirjen Pajak No. PER-17/PJ/2014.

Pasal 6 ayat (1) beleid tersebut menyatakan PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak (NSFP). Kode dan NSFP tersebut terdiri atas 16 digit dengan format digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode faktur pajak.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Selanjutnya, digit ke-3 merupakan status faktur pajak (normal/penggantian). Sementara itu, digit ke-4 hingga ke-16 merupakan NSFP. Adapun kode transaksi yang berada pada dua digit pertama telah ditetapkan oleh otoritas pajak.

Kode transaksi tersebut juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan PKP. Pasalnya, setiap kode transaksi telah ditetapkan peruntukannya. Lantas, bagaimana sebenarnya ketentuan dan arti dari setiap kode transaksi dalam faktur pajak?

Perincian dari arti sekaligus tata cara penggunaan kode transaksi pada faktur pajak tertuang dalam Lampiran III Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012. Berikut gambaran detail atas arti dan penggunaan dari setiap kode transaksi dalam faktur pajak.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Kode 01
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN tersebut akan dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Kode ini digunakan dalam hal penyerahan dilakukan atas BKP dan/atau JKP dengan sifat umum. Hal ini berarti kode ini digunakan apabila transaksi bukan penyerahan yang menggunakan DPP nilai lain, mendapat fasilitas tidak dipungut, dibebaskan, ditanggung pemerintah (DTP), dan penjualan aktiva (bukan penyerahan kode 04-09).

Contoh: PT Amarta Mebel yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menyerahkan sejumlah mebel hasil produksinya kepada PT Utama Karya. Dengan demikian, Amarta Mebel perlu menggunakan kode 01 dalam faktur pajak di transaksi tersebut.

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Kode 02
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah.

Contoh: PT Bondowoso merupakan PKP pemborong bangunan yang mendapat kontrak membangun gedung milik Kementerian Keuangan. Ketika Bondowoso menagih pembayaran pada bendahara Kementerian Keuangan, Bondowoso perlu menggunakan kode 02.

Kode 03
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah).

Baca Juga: Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Pemungut PPN lainnya yang dimaksud antara lain kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas, kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, dan BUMN.

Selain itu, ada pula wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan, yang di dalam kontrak tersebut secara lex specialist ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Contoh: PT DR Computer menyerahkan sejumlah laptop pada PT Maxi Oil -kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak bumi. Walhasil, DR Computer selaku PKP rekanan perlu menerbitkan faktur pajak dengan kode 03.

Baca Juga: Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Kode 04
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Contoh DPP nilai lain tertuang dalam PMK 75/2010 s.t.d.t.d. PMK 121/2015.

Berdasarkan beleid tersebut DPP nilai lain di antaranya dipakai untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan produk hasil tembakau, penyerahan jasa pengiriman paket, penyerahan jasa biro perjalanan wisata, dan jasa freight forwarding.

Contoh: PT Hatori menyerahkan jasa pengiriman barang milik PT Taro. Dengan demikian, Hatori perlu membuat faktur pajak dengan kode 04 atas transaksi tersebut.

Baca Juga: DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Kode 05
Kode ini tidak digunakan.

Kode 06
Kode ini digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN-nya dipungut PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU PPN.

Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/ atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:

Baca Juga: NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya
  1. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%;
  2. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada KMK No.62/KMK.03/ 2002; atau
  3. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan faktur pajak khusus.

Contoh: PT Cindera merupakan perusahaan manufaktur yang berfokus dalam memproduksi suvenir menyerahkan barang kepada turis asing. Dengan demikian, Cindera perlu menerbitkan faktur pajak dengan kode 06.

Kode 07
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau DTP berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Aturan khusus itu di antaranya tentang kawasan berikat, tempat penimbunan berikat, toko bebas bea, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Contoh: PT Jayabaya menyerahkan sejumlah mesin kepada PT Garmen Kita selaku perusahaan garmen di kawasan berikat. Penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Dengan demikian, Jayabaya membuat faktur pajak dengan kode 07.

Baca Juga: Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Kode 08
Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Aturan khusus itu antara lain tentang impor yang dibebaskan PPN dan pembebasan PPN untuk perwakilan negara asing.

Contoh: PT Omega menyerahkan bibit ikan. Berdasarkan PMK 155/2001 s.t.d.t.d. PMK 31/2008 dan PMK 268/2015, bibit tersebut mendapatkan fasilitas dibebaskan.

Kode 09
Kode ini digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

Baca Juga: WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Contoh: PT Candra merupakan industri pakaian menjual motor yang sebelumnya digunakan untuk operasional. Dengan demikian, Candra perlu menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 09.

Topik : kelas pajak, PPN, faktur pajak, kode faktur, pajak, administrasi pajak, PKP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Aturan PPN Terbaru atas Kegiatan Membangun Sendiri, Cek di Sini!

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan