KEBIJAKAN FISKAL

Klaim Irit Rp2,21 Triliun dalam 4 Tahun, Sri Mulyani Ungkap Caranya

Dian Kurniati | Senin, 04 September 2023 | 16:00 WIB
Klaim Irit Rp2,21 Triliun dalam 4 Tahun, Sri Mulyani Ungkap Caranya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparannya dalam rapat paripurna ke-4 DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan efisiensi anggaran di kementeriannya telah mencapai Rp2,21 triliun sepanjang 2020 hingga 2023.

Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran ini berjalan sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini. Menurutnya, efisiensi anggaran Kemenkeu terjadi sejalan dengan simplifikasi dan otomasi proses bisnis.

Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

"Pada saat 2020 ini adalah opportunity untuk melakukan perbaikan yang sangat drastis karena kita hadapi pandemi sehingga kami mampu menurunkan berbagai cost yang tidak perlu," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (4/9/2023).

Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran Kemenkeu dalam 4 tahun berturut-turut, terdiri atas Rp1,12 triliun pada 2020, Rp425,72 miliar pada 2021, Rp435,4 miliar pada 2020, serta Rp232,32 miliar pada 2023.

Pada 2020, efisiensi anggaran di antaranya berasal dari migrasi kegiatan rapat menjadi serbadigital sehingga berdampak pada penurunan biaya paket meeting. Sementara pada 2021, penghematan misalnya terjadi karena digitalisasi proses bisnis sehingga menurunkan belanja pencetakan dokumen.

Baca Juga:
Ini Tugas Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak yang Dibentuk MA

Pada 2022, efisiensi anggaran antara lain dilakukan melalui pengendalian belanja birokrasi seperti perjalanan dinas dan konsinyering, serta penurunan jumlah pegawai sebesar 4,35% menjadi 78.883 orang.

Adapun untuk 2023, penghematan dilakukan melalui pembayaran belanja pegawai terpusat, standardisasi harga dan pemberian seminar kit secara selektif, serta optimalisasi anggaran penanganan pandemi dampak terkendalinya kasus Covid-19.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan upaya efisiensi anggaran ini tidak akan mengorbankan kebutuhan belanja seperti untuk pelatihan pegawai dan penguatan sistem digital di Kemenkeu.

"Kemenkeu kalau baseline cost, kita tetap tekan yang memang bisa kita tekan. Namun kalau ada investasi baru yang memang dibutuhkan seperti coretax, kita akan lakukan," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Jumat, 17 Mei 2024 | 10:10 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Ini Tugas Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak yang Dibentuk MA

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:37 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Lengkap, Ini Susunan Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak di MA

Kamis, 16 Mei 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Bakal Sampaikan KEM-PPKF 2025 ke DPR pada Pekan Depan

BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 13:30 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Pajak Hiburan Sampai 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru Palangka Raya

Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Jumat, 17 Mei 2024 | 11:17 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! Ada 8.758 WP Ajukan Perpanjangan Lapor SPT Tahunan 2023

Jumat, 17 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tahukah Kamu? Di Mana Negara Menyimpan Uang yang Terkumpul dari Pajak?

Jumat, 17 Mei 2024 | 10:10 WIB KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Ini Tugas Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak yang Dibentuk MA

Jumat, 17 Mei 2024 | 09:52 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tunjuk 6 PMSE Jadi Pemungut PPN, Mulai dari Amazon Hingga Evernote