TAHUN POLITIK

Kinerja ASN Berisiko Terganggu di Tahun Politik, Ini Imbauan MenPAN-RB

Redaksi DDTCNews | Kamis, 31 Januari 2019 | 17:00 WIB
Kinerja ASN Berisiko Terganggu di Tahun Politik, Ini Imbauan MenPAN-RB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menghadapi tantangan di tahun ini. Kontes pemilu dinilai berisiko menganggu kinerja para pegawai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dalam acara refleksi 2018 dan Resolusi 2019 KemenPAN-RB. Dia meminta agara para ASN dapat bersikap netral.

“2019 merupakan tahun politik yang sedikit banyak bisa menggangu ritme kerja kita. Karena itu, kita harus tetap netral, bebas dari segala kepentingan politik, dan fokus melaksanakan tugas-tugas sesuai amanah yang kita emban,” katanya di Aula KemenPAN-RB, Kamis (31/1/2019).

Baca Juga:
Pacu Ekonomi di Negara Ini, DPR Minta Target Pajak Bisa Tumbuh 21%

Lebih lanjut dia mengatakan agar ASN baik di pusat dan daerah untuk menentukan skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2019. ASN, disebutnya, harus memprioritaskan kegiatan yang strategis agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara cermat, efektif dan efisien.

"KemenPAN-RB tidak bisa sendirian dalam menjalankan reformasi birokrasi, perlu dukungan semua stakeholder baik pusat dan daerah,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan perlunya bagi setiap kementerian/lembaga untuk memperbaiki kinerja dalam penggunaan anggaran. Hal ini dinilai krusial selain untuk menjaga efisiensi dalam belanja.

Baca Juga:
Ada Keluhan atau Persoalan Terkait Perpajakan? Adukan ke Komwasjak

Apalagi, sambung Sri Mulyani, kinerja belanja KemenPAN- RB yang masih di bawah rata-rata nasional. Angka realisasi belanja sebesar 85% dari pagu anggaran 2018, masih lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 94%.

“Kita lihat kementerian lembaga terus memperbaiki eksekusi dari program yang dimiliki. Jadi, saya tidak akan mengatakan 85% itu jelek, tapi saya harap itu menunjukkan suatu semangat efisienasi dan kinerja yang tinggi. Pada 2019, semangat itu harus tetap dijaga," imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak