BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BUDAPEST, DDTCNews – Pemerintah Hungaria kembali menegaskan posisinya untuk tidak akan mendukung implementasi pajak minimum global sebesar 15% pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan tarif pajak yang rendah tetap diperlukan untuk menarik penanaman modal dari luar negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja.
"Pajak minimum global merupakan kebijakan yang dapat membunuh pekerja. Jika diterapkan, akan ada puluhan ribu lapangan kerja yang hilang," katanya, dikutip pada Minggu (4/12/2022).
Tarif PPh badan yang berlaku di Hungaria saat ini hanyalah sebesar 9%. Tarif rendah tersebut diterapkan untuk menarik investasi, utamanya pabrikan mobil Jerman. Harapannya, relaksasi pajak juga bisa mendorong kinerja ekspor.
"Isu pajak bukanlah urusan global, melainkan kedaulatan nasional masing-masing negara," ujar Orban seperti dilansir tvpworld.com.
Sebagai respons atas penolakan dari Hungaria tersebut, Komisi Eropa memutuskan untuk tidak mencairkan dana post-pandemic recovery plan senilai €5,8 miliar atau setara dengan Rp94 triliun kepada Hungaria.
Untuk diketahui, implementasi Pilar 2 di Uni Eropa tak kunjung disetujui akibat adanya veto dari Hungaria, padahal Uni Eropa membutuhkan suara bulat dari seluruh negara anggota untuk kebijakan terkait dengan pajak tersebut bisa diadopsi.
Saat ini, terdapat 5 negara yang bersikukuh akan mengadopsi pajak minimum global pada tahun depan meski kesepakatan di Uni Eropa tidak tercapai. Negara-negara yang dimaksud antara lain Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Spanyol. (rig)
