VAT REFUND

Ketentuan VAT Refund Sudah Direvisi, Ini Respons Peritel

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 September 2019 | 18:09 WIB
Ketentuan VAT Refund Sudah Direvisi, Ini Respons Peritel

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah merelaksasi ketentuan VAT refund untuk turis asing melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.120/2019. Namun, pengusaha minta batasan (threshold) nilai belanjaan bisa diturunkan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta saat sosialisasi VAT refund di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP). Menurutnya, batasan nilai belanja perlu dikaji ulang untuk meningkatkan daya saing toko ritel nasional dibandingkan negara lain.

“Dari pengusaha itu mengikuti bagaimana nyamannya konsumen. Untuk sekarang turis belanja di negara tetangga dengan nilai belanja tidak sampai Rp1 juta bisa klaim tax refund. Nah, kenapa kita tidak?” katanya, Kamis (26/9/2019).

Baca Juga:
Rawan Disalahgunakan Turis, Jepang Pakai Sistem Cashless Tax Refund

Tutum menjelaskan penurunan ambang batas VAT refund dari Rp5 juta seperti yang berlaku saat ini akan sangat berguna untuk persaingan toko ritel yang menjual produk yang bersifat internasional. Menurutnya, turis asing juga berhitung seberapa besar biaya yang bisa dihemat dari belanja produk di Indonesia untuk produk sejenis yang tersedia di toko ritel negara lain.

Sementara itu, untuk produk atau barang yang hanya tersedia di Indonesia relatif nihil persaingan dengan toko ritel negara lain. Untuk produk yang memiliki keunikan seperti ini adalah bagaimana membuat pelaku usaha semakin banyak ikut berpartisipasi dalam skema VAT refund turis asing.

“Kami usulkan kepada Kementerian (Keuangan) kalau memang ada kesempatan juga baiknya diubah threshold-nya. Saya kira kita tidak kehilangan [penerimaan] dengan semakin banyaknya turis berbelanja. Semakin banyak di-refund maka semakin banyak pendapatan barang yang dibeli," paparnya.

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Seperti diketahui, dalam PMK No.120/2019 pemerintah tidak mengubah nilai minimal PPN yang bisa diminta kembali oleh turis asing, yaitu senilai Rp500.000. Dengan demikian, minimal pembelanjaan tetap senilai Rp5 juta.

Faktor pembeda dari kebijakan baru ini adalah nilai minimal PPN sebesar Rp500.000 bisa berasal dari gabungan beberapa faktur pajak khusus (FPK) dalam waktu sebulan sebelum keberangkatan. Artinya, permohonan VAT refund bisa dilakukan dengan FPK yang berbeda dari toko ritel yang berbeda dan pada tanggal transaksi yang berbeda pula.

Saat ini terdapat lima lokasi pengembalian PPN untuk turis asing. Lokasi tersebut adalah Bandara Kualanamu Medan, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Adisucipto Yogyakarta, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Ngurah Rai Denpasar. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya