Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ketentuan Baru Soal Pencantuman NIK pada Faktur Pajak

A+
A-
11
A+
A-
11
Ketentuan Baru Soal Pencantuman NIK pada Faktur Pajak

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi mengatur pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 9/2021 tersebut, pemerintah menyisipkan satu pasal baru pada PP 1/2012, yaitu Pasal 19A. Berdasarkan pasal tersebut, faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP)

"Keterangan paling sedikit memuat ... identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi ... nama, alamat, NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi," bunyi Pasal 19A ayat (2) huruf b angka 2, dikutip Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Inflasi Inti Rendah, Daya Beli Masyarakat Dinilai Belum Pulih

Pemerintah menegaskan NIK yang dicantumkan pada faktur pajak memiliki kedudukan yang setara dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik dalam hal pembuatan faktur pajak maupun pengkreditan pajak masukan.

"Faktur pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi … merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 UU PPN," bunyi Pasal 19A ayat (4).

Selain itu, ditegaskan juga PPN pada faktur pajak yang mencantumkan identitas berupa nama, alamat, dan NIK merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan PKP. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan perundangan-undangan bidang perpajakan.

Baca Juga: Kemenkeu Minta Kepala Desa Salurkan BLT Sebelum Hari Raya Idulfitri

Perlu dicatat, faktur pajak harus dibuat oleh PKP sebelum melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Bila jangka waktu 3 bulan terlewati, faktur pajak tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai faktur pajak.

PKP yang membuat faktur pajak melewati jangka waktu 3 bulan dianggap tidak membuat faktur pajak. Pajak masukan yang tercantum pada faktur pajak yang terlambat dibuat tersebut juga dianggap sebagai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. (rig)

Baca Juga: Kemenkeu Ingatkan Akuntan Publik Soal Perpanjangan Izin
Topik : PP 9/2021, uu cipta kerja, faktur pajak, nomor induk kependudukan NIK, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 05 Mei 2021 | 11:04 WIB
PERATURAN BKPM 3/2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 10:15 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH
Rabu, 05 Mei 2021 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 04 Mei 2021 | 20:00 WIB
KOREA SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 07 Mei 2021 | 13:38 WIB
PEMULIHAN EKONOMI
Jum'at, 07 Mei 2021 | 13:29 WIB
KOTA PADANG PANJANG
Jum'at, 07 Mei 2021 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 07 Mei 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:40 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 07 Mei 2021 | 10:57 WIB
VAKSIN COVID-19
Jum'at, 07 Mei 2021 | 10:00 WIB
THAILAND
Jum'at, 07 Mei 2021 | 09:40 WIB
PP 64/2021