Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kepemilikan Bitcoin Bakal Wajib Dilaporkan dalam SPT Tahunan

A+
A-
16
A+
A-
16
Kepemilikan Bitcoin Bakal Wajib Dilaporkan dalam SPT Tahunan

Ilustrasi.

MADRID, DDTCNews – Pemerintah Spanyol tinggal selangkah lagi memiliki undang-undang pajak baru yang akan memerangi praktik penipuan pajak dan memperketat regulasi terhadap uang kripto seperti bitcoin.

Kementerian Keuangan mengatakan RUU Pajak sudah mendapatkan persetujuan Kongres pada 25 Mei 2021. Selanjutnya, proses pembahasan akan berlanjut pada Senat sebelum disahkan menjadi aturan baru.

"RUU tersebut mencakup langkah-langkah untuk memerangi penipuan pajak yang terkait dengan teknologi baru dan cryptocurrency," tulis Kemenkeu dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (28/5/2021).

Baca Juga: PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Otoritas menyatakan RUU Pajak yang baru juga memungkinkan pemerintah melakukan upaya hukum terhadap praktik perencanaan pajak yang agresif. Melalui rancangan beleid tersebut, pemerintah juga menurunkan ambang batas piutang pajak menjadi €600.000,.

Sebelumnya, setiap perusahaan atau orang pribadi yang memiliki utang kepada bendahara negara baru dipublikasikan jika nilainya lebih dari €1 juta Selain itu, RUU Pajak baru ini juga mengakhiri rezim pengampunan pajak yang masih berlaku di Spanyol.

"Pengampunan pajak memungkinkan individu mengatur aset yang tidak dideklarasikan dengan mencari kondisi yang lebih menguntungkan daripada aset mereka dikenakan pajak secara teratur dan normal," sebut Kemenkeu.

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selanjutnya, regulasi perpajakan atas kepemilikan uang kripto seperti bitcoin juga ikut disentuh RUU Pajak. Jika aturan disahkan, setiap wajib pajak yang memiliki aset uang kripto wajib mendeklarasikan dalam SPT Tahunan.

Pemerintah menyebutkan opsi ini sebagai mekanisme kontrol tambahan atas model investasi baru. "Karena kepopulerannya di kalangan investor dan penabung, diperlukan kontrol yang lebih besar atas cryptocurrency," kata Kemenkeu seperti dikutip euroweeklynews.com. (rig)

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun
Topik : spanyol, bitcoin, kebijakan pajak, SPT Tahunan, cryptocurrency, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Siap-Siap! Pemutihan Pajak untuk Warga Jabar Diadakan Kembali

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

Kamis, 22 Juli 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat