Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kemenkeu Jamin Pengurangan Pengecualian PPN Tidak Menambah Beban WP

A+
A-
4
A+
A-
4
Kemenkeu Jamin Pengurangan Pengecualian PPN Tidak Menambah Beban WP

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menjamin pengurangan pengecualian PPN melalui UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tak akan menambah beban administrasi wajib pajak.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pergeseran barang dan jasa dari Pasal 4A ke Pasal 16B UU PPN menjadi bagian dari upaya untuk menyederhanakan sistem PPN Indonesia yang terlampau kompleks.

"Dengan berbagai fasilitas yang muncul, ini tentu membuat sistem pemajakan menjadi rumit. Kalau teori PPN secara keseluruhan, ini yang malah menimbulkan beban secara umum," katanya, dikutip pada Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Yon menuturkan idealnya seluruh barang dan jasa merupakan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Dengan demikian, lanjutnya, netralitas PPN bisa lebih terjaga.

Dengan menggeser beberapa jenis barang dan jasa dari Pasal 4A ke Pasal 16B UU PPN, pemerintah kini memiliki fleksibilitas untuk mengatur barang dan jasa apa saja yang memang benar-benar layak mendapatkan fasilitas pembebasan atau fasilitas tidak dipungut.

Apabila dalam perkembangannya terdapat indikasi fasilitas PPN sudah tidak layak untuk diberikan atas barang dan jasa tertentu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut fasilitas PPN yang diberikan.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Perlu diketahui, Pasal 4A UU PPN adalah pasal yang memerinci barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN. Sebelum diperbarui dengan UU HPP, barang dan jasa seperti bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa sosial dikecualikan.

Pasal 16B UU HPP mengatur tentang BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memerinci BKP/JKP mana saja yang mendapatkan fasilitas melalui Peraturan Pemerintah (PP). (rig)

Baca Juga: Tawarkan SBR011, Kemenkeu: Alternatif Investasi Aman dan Menguntungkan
Topik : kemenkeu, pengecualian PPN, PPN, pajak, UU HPP, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor