Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Kemendagri Siapkan Aturan Pajak Alat Berat, Begini Gambarannya

A+
A-
7
A+
A-
7
Kemendagri Siapkan Aturan Pajak Alat Berat, Begini Gambarannya

Pekerja mengoperasikan alat berat untuk memeriksa proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di Jakarta, Senin (16/5/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyiapkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) mengenai pajak alat berat (PAB).

Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan disusunnya permendagri ini merupakan tindak lanjut dari UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Mudah-mudahan teman-teman terutama di Kalimantan, di Sumatra, yang ada alat beratnya meningkat pajak dari alat beratnya," ujar Hendriwan, Kamis (2/6/2022).

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Untuk diketahui, penetapan pajak alat berat pada UU HKPD merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017.

Pada putusan tersebut, MK memandang alat berat dapat dikenai pajak. Namun, alat berat seharusnya tidak dikenai pajak kendaraan bermotor.

"Dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat yang antara lain dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU 28/2009 sepanjang berkenaan dengan pengaturan pengenaan pajak terhadap alat berat," bunyi Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017.

Baca Juga: Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Pada UU HKPD, alat berat dikenai PAB dengan tarif maksimal sebesar 0,2% yang ditetapkan oleh provinsi melalui perda.

Dasar pengenaan pajak alat berat adalah nilai jual alat berat, yakni harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan.

Harga rata-rata pasaran umum diatur dalam peraturan menteri dalam negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri keuangan. Dasar pajak alat berat akan ditinjau ulang paling lama setiap 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (sap)

Baca Juga: Masih Sampai Akhir November! WP Diimbau Manfaatkan Pemutihan PBB-P2

Topik : UU HKPD, retribusi daerah, pajak alat berat, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KOTA NEGARA

Pemutihan dan Diskon PBB Diadakan, Berlaku Sampai Desember 2022

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA

Pemutihan Pajak Tak Efektif, Gubernur Edy Dukung Penghapusan Data STNK

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN TABANAN

Kejar Tunggakan PBB Rp70 Miliar, Pemkab Bentuk Satgas Penagihan

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak