Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Kemenangan di Pengadilan Pajak Turun, DJP Tekan Potensi Sengketa

A+
A-
3
A+
A-
3
Kemenangan di Pengadilan Pajak Turun, DJP Tekan Potensi Sengketa

Ilustrasi. Gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Penurunan tingkat kemenangan Ditjen Pajak (DJP) dalam sengketa di Pengadilan Pajak menjadi sorotan media nasional pada hari ini, Selasa (19/5/2020).

Berdasarkan Laporan Kinerja 2019 DJP, jumlah putusan Pengadilan Pajak atas banding dan gugatan pada 2019 sebanyak 6.763 putusan atau naik dibandingkan posisi tahun sebelumnya 6.034 putusan. Namun, tingkat kemenangan DJP pada 2019 hanya 40,54%, turun dibandingkan pada 2018 sebesar 43,54%.

Penurunan jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak, menurut DJP, setidaknya disebabkan oleh empat hal. Pertama, banyaknya kasus koreksi ketentuan formal yang dimentahkan oleh hakim. Ketentuan formal itu salah satunya terkait NSFP diterbitkan sebelum tanggal jatah nomor seri. Simak kamus pajak 'Baru Terbit SE yang Baru, Apa Itu Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)?'.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Kedua, perencanaan strategi pemenangan kasus yang belum optimal. Ketiga, kualitas koreksi pemeriksaan yang masih banyak menyalahi aturan sehingga menyebabkan posisi DJP di Pengadilan Pajak menjadi lemah.

Keempat, cara pandang majelis hakim yang lebih mengedepankan substantive dan mengabaikan fungsi peraturan pajak yang lainnya (menjaga ketertiban di bidang administrasi perpajakan).

Selain topik penurunan tingkat kemenangan DJP di Pengadilan Pajak, sejumlah media juga menyoroti pelebaran outlook defisit anggaran pada tahun ini yang awalnya 5,07% (sesuai Perpres 54/2020) menjadi sekitar 6,27% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pelebaran ini dikarenakan tingginya belanja di saat penerimaan turun.

Baca Juga: DJP Jamin Data Tetap Aman Meski Terjadi Bencana atau Gangguan Lain

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Menurunkan Potensi Sengketa

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengungkapkan salah satu strategi yang dilakukan agar tingkat kemenangan otoritas di Pengadilan Pajak membaik adalah dengan pengawasan berbasis kewilayahan.

Melalui pengawasan berbasis kewilayahan, otoritas bisa melakukan pendekatan kepada wajib pajak agar potensi sengketa pajak bisa diminimalisasi. Pengawasan secara komprehensif dilakukan dengan memadukan account representative (AR) dengan pemeriksa pajak.

Baca Juga: Sengketa Transaksi Penjualan Semen yang Belum Dilaporkan dalam SPT

“Dan mengedepankan self correction dari wajib pajak agar tidak dilakukan pemeriksaan sehingga akan menurunkan potensi sengketa pajak,” kata Hestu. Simak artikel ‘Mulai Hari Ini, KPP Pratama Jalankan Pengawasan Berbasis Kewilayahan’. (Kontan)

  • Pendapatan Negara Turun 13,6%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan outlook defisit APBN 2020 yang lebih besar disebabkan adanya kontraksi yang kuat di sisi penerimaan negara. Sebaliknya, belanja justru meningkat karena ada pandemi virus Corona.

Pendapatan negara diprediksi akan turun 13,6% dari realisasi tahun lalu atau hanya mencapai Rp1.691,6 triliun. Adapun target pendapatan negara pada Perpres 54/2020 sebelumnya dipatok sebesar Rp1.760,9 triliun. Simak artikel ‘APBN Perubahan 2020, Penerimaan Pajak Turun 23,65% dari Target Awal’.

Baca Juga: Think Tank AS: Pajak Transaksi Elektronik Indonesia Diskriminatif

Kemudian, belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.720,1 triliun atau bertambah Rp106,3 triliun dari postur APBN yang diatur Perpres 54/2020. Tambahan belanja disebabkan adanya penambahan kompensasi Rp76,08 triliun pada PT PLN dan PT Pertamina. (Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews).

  • Keringanan Perusahaan Rp20 Triliun

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 20% secara bertahap.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan sudah mulai berlaku tahun ini dengan tarif 22%. Hal ini diproyeksi membantu pelaku usaha memperbaiki arus kas perusahaannya di tengah pandemi virus Corona.

Baca Juga: Perkuat Reformasi Perpajakan, DJP Gandeng IBFD

"Dalam Perpu juga sudah dilakukan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Ini berarti korporasi mendapatkan atau diringankan sekitar Rp20 triliun sendiri,” katanya. (DDTCNews)

  • NPWP Instansi Pemerintah

Menindaklanjuti PMK 231/2019, Dirjen Pajak menerbitkan keputusan yang memuat penerbitan NPWP baru dan/atau pengukuhan PKP bagi instansi pemerintah secara jabatan.

Keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-237/PJ/2020. Beleid yang tetapkan Dirjen Pajak Suryo Utomo tersebut mulai berlaku pada 13 Mei 2020. Keputusan ini terdiri dari 3.055 halaman dengan 3.051 halaman diantaranya adalah lampiran. Simak artikel ‘Dirjen Pajak Rilis Keputusan Total 3.055 Halaman, Apa Isinya?’. (DDTCNews)

Baca Juga: Gara-Gara Uang Hadiah, Penyelenggara Poker Dituduh Menghindari Pajak
  • Perpanjangan Otomatis

Melalui Pengumuman No. PENG-5/PJ.09/2020 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengumumkan perpanjangan otomatis masa berlaku surat keputusan pemusatan tempat PPN terutang yang berakhir pada masa pajak Maret—Juli 2020.

“Diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 5 tahun tanpa perlu adanya pemberitahuan secara tertulis dari PKP dan tanpa adanya penerbitan produk surat keputusan persetujuan pemusatan PPN terutang yang baru,” ujar Yoga. (DDTCNews)

  • Sanksi Pelaku PMSE Bandel

Pemerintah menyiapkan sanksi administrasi hingga pemutusan akses jika pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam Perpu 1/2020.

Baca Juga: Minus 12%, Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Tertekan

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ada ancaman sanksi untuk pelaku PMSE yang tidak mematuhi pengenaan PPN mulai 1 Juli 2020 (sesuai PMK 48/2020). Ketentuan lanjutan mengenai pengenaan sanksi itu akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) tersendiri. Simak artikel ‘Soal Ketentuan Sanksi Pelaku PMSE yang Bandel, Ini Kata DJP’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, sengketa, pengadilan pajak, DJP, pengawasan berbasis kewilayaha
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mona

Selasa, 19 Mei 2020 | 22:06 WIB
Memang seharusnya untuk sengketa administrasi tidak perlu dibawa ke pengadilan. Cukup diselesaikan di tingkat keberatan karna hanya akan membuang waktu, tenaga dan biaya. Kebanyakan kasus adm pasti akan memenangkan WP.
1
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 14:53 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Rabu, 08 Juli 2020 | 14:42 WIB
SE-38/PJ/2020
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA