Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kecepatan Ratifikasi P3B Jadi Aspek Krusial Negara Berkembang

A+
A-
1
A+
A-
1

Kees van Raad saat menjadi pembicara tunggal dalam seminar pajak internasional bertajuk ‘Tax Treaty and Domestic Tax Law’, Senin (22/4/2019).

DEPOK, DDTCNews – Proses ratifikasi dari suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B/ tax treaty) menjadi salah satu aspek krusial yang harus terus diperbaiki oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Hal ini disampaikan Profesor Bidang Hukum Perpajakan Internasional dari Universitas Leiden Belanda, Kees van Raad saat menjadi pembicara tunggal dalam seminar pajak internasional bertajuk ‘Tax Treaty and Domestic Tax Law’, Senin (22/4/2019).

“Ratifikasi negara-negara ini [developing country] sering tidak terorganisasikan dengan baik untuk memanfaatkan peluang. Biasanya mereka sudah tanda tangan, tapi proses ratifikasinya sangat lama,” katanya di Auditorium Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok.

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Kemenkeu Soal Manfaat Implementasi MLI

Menurutnya, setiap negara berkembang yang menjalin kerja sama dengan negara maju sejatinya sama-sama memiliki keuntungan dengan adanya P3B. Beberapa negara maju, sambung dia, memiliki pandangan positif terhadap negara berkembang.

Namun demikian, Kees melihat banyak negara berkembang yang tidak cukup responsif. Dia memberi contoh saat Belanda memiliki inisiatif untuk melakukan negosiasi perpanjangan P3B dengan 19 negara berkembang, mayoritas dari negara tersebut tidak memberikan jawaban.

Dalam seminar yang menggandeng DDTCNews sebagai media partner ini, dia menegaskan dua poin utama yang disasar dengan P3B. Pertama, mengatasi overlapping claims atas hak pemajakan dari sebuah profit hasil investasi yang melibatkan dua negara.Overlapping ini yang memunculkan risiko pemajakan berganda.

Baca Juga: Hadiri Peringatan Hari Nasional Slovakia, Ini Pesan Sri Mulyani

Tax treaty menjadi kesepakatan kedua negara untuk mengeliminasi overlapping tersebut sehingga menimbulkan kepastian pajak dalam konteks investasi,” katanya.

Kedua, mengetahui informasi – termasuk regulasi domestik – dari negara mitra. Dalam konteks ini, P3B juga menjadi bagian dari instrumen untuk bertukar informasi data wajib pajak. Dengan demikian, ada potensi untuk mencegah upaya penghindaran pajak.

Dia menegaskan P3B tidak ditujukan untuk membentuk sebuah tarif atau pajak baru. P3B hanya menjadi instrumen hasil kompromi kedua negara yang membatasi ketentuan atau regulasi pajak domestik masing-masing negara.

Baca Juga: Kemenkeu Gelar Sosialisasi MLI, Intip Bahasannya di Sini

Dalam seminar yang diadakan hasil kerja sama FIA UI dan KOSTAF UI, ILUNI FIA UI, serta International Fiscal Association ini, Kees juga memaparkan topik mengenai beneficial owner. Dia menggarisbawahi salah satu isu dalam beneficial owner terkait dengan dividen.

Beneficial owner dari dividien adalah penerima dividen yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati dividen yang tidak dibatasi atau terkendala oleh kontrak atau kewajiban hukum untuk meneruskan pembayaran yang diterima kepada orang lain.

Selain itu, Kees juga memaparkan sedikit mengenai instrumen multilateral. Menurutnya, proses ratifikasi juga menjadi aspek yang krusial bagi negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan instrumen multilateral. Instrumen multilateral ini sangat penting untuk menyepakati ketentuan yang sama untuk sekelompok negara dalam waktu yang relatif lebih cepat ketimbang proses bilateral. (kaw)

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument

“Ratifikasi negara-negara ini [developing country] sering tidak terorganisasikan dengan baik untuk memanfaatkan peluang. Biasanya mereka sudah tanda tangan, tapi proses ratifikasinya sangat lama,” katanya di Auditorium Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok.

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Kemenkeu Soal Manfaat Implementasi MLI

Menurutnya, setiap negara berkembang yang menjalin kerja sama dengan negara maju sejatinya sama-sama memiliki keuntungan dengan adanya P3B. Beberapa negara maju, sambung dia, memiliki pandangan positif terhadap negara berkembang.

Namun demikian, Kees melihat banyak negara berkembang yang tidak cukup responsif. Dia memberi contoh saat Belanda memiliki inisiatif untuk melakukan negosiasi perpanjangan P3B dengan 19 negara berkembang, mayoritas dari negara tersebut tidak memberikan jawaban.

Dalam seminar yang menggandeng DDTCNews sebagai media partner ini, dia menegaskan dua poin utama yang disasar dengan P3B. Pertama, mengatasi overlapping claims atas hak pemajakan dari sebuah profit hasil investasi yang melibatkan dua negara.Overlapping ini yang memunculkan risiko pemajakan berganda.

Baca Juga: Hadiri Peringatan Hari Nasional Slovakia, Ini Pesan Sri Mulyani

Tax treaty menjadi kesepakatan kedua negara untuk mengeliminasi overlapping tersebut sehingga menimbulkan kepastian pajak dalam konteks investasi,” katanya.

Kedua, mengetahui informasi – termasuk regulasi domestik – dari negara mitra. Dalam konteks ini, P3B juga menjadi bagian dari instrumen untuk bertukar informasi data wajib pajak. Dengan demikian, ada potensi untuk mencegah upaya penghindaran pajak.

Dia menegaskan P3B tidak ditujukan untuk membentuk sebuah tarif atau pajak baru. P3B hanya menjadi instrumen hasil kompromi kedua negara yang membatasi ketentuan atau regulasi pajak domestik masing-masing negara.

Baca Juga: Kemenkeu Gelar Sosialisasi MLI, Intip Bahasannya di Sini

Dalam seminar yang diadakan hasil kerja sama FIA UI dan KOSTAF UI, ILUNI FIA UI, serta International Fiscal Association ini, Kees juga memaparkan topik mengenai beneficial owner. Dia menggarisbawahi salah satu isu dalam beneficial owner terkait dengan dividen.

Beneficial owner dari dividien adalah penerima dividen yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati dividen yang tidak dibatasi atau terkendala oleh kontrak atau kewajiban hukum untuk meneruskan pembayaran yang diterima kepada orang lain.

Selain itu, Kees juga memaparkan sedikit mengenai instrumen multilateral. Menurutnya, proses ratifikasi juga menjadi aspek yang krusial bagi negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan instrumen multilateral. Instrumen multilateral ini sangat penting untuk menyepakati ketentuan yang sama untuk sekelompok negara dalam waktu yang relatif lebih cepat ketimbang proses bilateral. (kaw)

Baca Juga: Ini 4 Poin Perubahan P3B Indonesia Lewat Multilateral Instrument
Topik : tax treaty, P3B, Kees van Raad
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 27 Februari 2018 | 13:21 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 27 Februari 2018 | 15:14 WIB
PROF. JAN J.P. DE GOEDE (2):
Senin, 19 Maret 2018 | 11:03 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA (1)
Rabu, 19 Juli 2017 | 15:13 WIB
PERDIRJEN NOMOR 10/2017
berita pilihan
Sabtu, 25 Januari 2020 | 13:36 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 12:00 WIB
FILIPINA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 19:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:13 WIB
DATA PENDUDUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:05 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:47 WIB
PINJAMAN DAERAH
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:35 WIB
PAJAK DIGITAL
Jum'at, 24 Januari 2020 | 17:19 WIB
SAMARINDA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019