Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Kecepatan Ratifikasi P3B Jadi Aspek Krusial Negara Berkembang

1
1

Kees van Raad saat menjadi pembicara tunggal dalam seminar pajak internasional bertajuk ‘Tax Treaty and Domestic Tax Law’, Senin (22/4/2019).

DEPOK, DDTCNews – Proses ratifikasi dari suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B/ tax treaty) menjadi salah satu aspek krusial yang harus terus diperbaiki oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Hal ini disampaikan Profesor Bidang Hukum Perpajakan Internasional dari Universitas Leiden Belanda, Kees van Raad saat menjadi pembicara tunggal dalam seminar pajak internasional bertajuk ‘Tax Treaty and Domestic Tax Law’, Senin (22/4/2019).

“Ratifikasi negara-negara ini [developing country] sering tidak terorganisasikan dengan baik untuk memanfaatkan peluang. Biasanya mereka sudah tanda tangan, tapi proses ratifikasinya sangat lama,” katanya di Auditorium Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok.

Baca Juga: Manual Negosiasi P3B Versi PBB Resmi Diperbarui, Lihat di Sini!

Menurutnya, setiap negara berkembang yang menjalin kerja sama dengan negara maju sejatinya sama-sama memiliki keuntungan dengan adanya P3B. Beberapa negara maju, sambung dia, memiliki pandangan positif terhadap negara berkembang.

Namun demikian, Kees melihat banyak negara berkembang yang tidak cukup responsif. Dia memberi contoh saat Belanda memiliki inisiatif untuk melakukan negosiasi perpanjangan P3B dengan 19 negara berkembang, mayoritas dari negara tersebut tidak memberikan jawaban.

Dalam seminar yang menggandeng DDTCNews sebagai media partner ini, dia menegaskan dua poin utama yang disasar dengan P3B. Pertama, mengatasi overlapping claims atas hak pemajakan dari sebuah profit hasil investasi yang melibatkan dua negara.Overlapping ini yang memunculkan risiko pemajakan berganda.

Baca Juga: Benahi Investasi & Perdagangan, Kedua Negara Ini Bakal Teken P3B

Tax treaty menjadi kesepakatan kedua negara untuk mengeliminasi overlapping tersebut sehingga menimbulkan kepastian pajak dalam konteks investasi,” katanya.

Kedua, mengetahui informasi – termasuk regulasi domestik – dari negara mitra. Dalam konteks ini, P3B juga menjadi bagian dari instrumen untuk bertukar informasi data wajib pajak. Dengan demikian, ada potensi untuk mencegah upaya penghindaran pajak.

Dia menegaskan P3B tidak ditujukan untuk membentuk sebuah tarif atau pajak baru. P3B hanya menjadi instrumen hasil kompromi kedua negara yang membatasi ketentuan atau regulasi pajak domestik masing-masing negara.

Baca Juga: Negosiasi Tax Treaty RI-Luksemburg Dimulai Kembali

Dalam seminar yang diadakan hasil kerja sama FIA UI dan KOSTAF UI, ILUNI FIA UI, serta International Fiscal Association ini, Kees juga memaparkan topik mengenai beneficial owner. Dia menggarisbawahi salah satu isu dalam beneficial owner terkait dengan dividen.

Beneficial owner dari dividien adalah penerima dividen yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati dividen yang tidak dibatasi atau terkendala oleh kontrak atau kewajiban hukum untuk meneruskan pembayaran yang diterima kepada orang lain.

Selain itu, Kees juga memaparkan sedikit mengenai instrumen multilateral. Menurutnya, proses ratifikasi juga menjadi aspek yang krusial bagi negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan instrumen multilateral. Instrumen multilateral ini sangat penting untuk menyepakati ketentuan yang sama untuk sekelompok negara dalam waktu yang relatif lebih cepat ketimbang proses bilateral. (kaw)

Baca Juga: Komisi Tinggi Minta P3B Segera Difinalisasi

“Ratifikasi negara-negara ini [developing country] sering tidak terorganisasikan dengan baik untuk memanfaatkan peluang. Biasanya mereka sudah tanda tangan, tapi proses ratifikasinya sangat lama,” katanya di Auditorium Gedung M Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok.

Baca Juga: Manual Negosiasi P3B Versi PBB Resmi Diperbarui, Lihat di Sini!

Menurutnya, setiap negara berkembang yang menjalin kerja sama dengan negara maju sejatinya sama-sama memiliki keuntungan dengan adanya P3B. Beberapa negara maju, sambung dia, memiliki pandangan positif terhadap negara berkembang.

Namun demikian, Kees melihat banyak negara berkembang yang tidak cukup responsif. Dia memberi contoh saat Belanda memiliki inisiatif untuk melakukan negosiasi perpanjangan P3B dengan 19 negara berkembang, mayoritas dari negara tersebut tidak memberikan jawaban.

Dalam seminar yang menggandeng DDTCNews sebagai media partner ini, dia menegaskan dua poin utama yang disasar dengan P3B. Pertama, mengatasi overlapping claims atas hak pemajakan dari sebuah profit hasil investasi yang melibatkan dua negara.Overlapping ini yang memunculkan risiko pemajakan berganda.

Baca Juga: Benahi Investasi & Perdagangan, Kedua Negara Ini Bakal Teken P3B

Tax treaty menjadi kesepakatan kedua negara untuk mengeliminasi overlapping tersebut sehingga menimbulkan kepastian pajak dalam konteks investasi,” katanya.

Kedua, mengetahui informasi – termasuk regulasi domestik – dari negara mitra. Dalam konteks ini, P3B juga menjadi bagian dari instrumen untuk bertukar informasi data wajib pajak. Dengan demikian, ada potensi untuk mencegah upaya penghindaran pajak.

Dia menegaskan P3B tidak ditujukan untuk membentuk sebuah tarif atau pajak baru. P3B hanya menjadi instrumen hasil kompromi kedua negara yang membatasi ketentuan atau regulasi pajak domestik masing-masing negara.

Baca Juga: Negosiasi Tax Treaty RI-Luksemburg Dimulai Kembali

Dalam seminar yang diadakan hasil kerja sama FIA UI dan KOSTAF UI, ILUNI FIA UI, serta International Fiscal Association ini, Kees juga memaparkan topik mengenai beneficial owner. Dia menggarisbawahi salah satu isu dalam beneficial owner terkait dengan dividen.

Beneficial owner dari dividien adalah penerima dividen yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati dividen yang tidak dibatasi atau terkendala oleh kontrak atau kewajiban hukum untuk meneruskan pembayaran yang diterima kepada orang lain.

Selain itu, Kees juga memaparkan sedikit mengenai instrumen multilateral. Menurutnya, proses ratifikasi juga menjadi aspek yang krusial bagi negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan instrumen multilateral. Instrumen multilateral ini sangat penting untuk menyepakati ketentuan yang sama untuk sekelompok negara dalam waktu yang relatif lebih cepat ketimbang proses bilateral. (kaw)

Baca Juga: Komisi Tinggi Minta P3B Segera Difinalisasi
Topik : tax treaty, P3B, Kees van Raad
artikel terkait
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 19 April 2017 | 18:40 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Selasa, 07 November 2017 | 15:25 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
berita pilihan
Selasa, 16 Juli 2019 | 16:38 WIB
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Selasa, 09 Juli 2019 | 19:44 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Senin, 01 Juli 2019 | 11:22 WIB
UNIVERSITAS JEMBER
Rabu, 26 Juni 2019 | 15:45 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Selasa, 25 Juni 2019 | 11:46 WIB
KULIAH UMUM INTITUT STIAMI
Rabu, 19 Juni 2019 | 15:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:25 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 14 Juni 2019 | 17:56 WIB
EDUKASI PAJAK
Senin, 27 Mei 2019 | 13:40 WIB
KULIAH UMUM PAJAK
Senin, 27 Mei 2019 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS TERBUKA BATAM