Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Kebijakan IMEI Redam Peredaran Handphone Ilegal, Ini Kata DJBC

A+
A-
0
A+
A-
0
Kebijakan IMEI Redam Peredaran Handphone Ilegal, Ini Kata DJBC

Ilustrasi. Kantor Pusat DJBC. (foto: beacukai.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea Cukai (DJBC) menyebut pengendalian international mobile equipment identity (IMEI) telah membuat produk-produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) ilegal tidak ditemui lagi di gerai-gerai HKT dalam negeri.

Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan penetapan aturan IMEI bertujuan untuk menekan penggunaan HKT ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

IMEI adalah nomor identitas khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat komunikasi berupa HKT. Setiap perangkat HKT yang dibawa dari luar negeri harus didaftarkan IMEI-nya terlebih dulu agar dapat digunakan di Indonesia.

Baca Juga: Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

“Kebijakan ini untuk mendorong industri HKT di dalam negeri agar mampu memiliki daya saing yang tinggi dan penerimaan negara pada sektor ini dapat dioptimalkan,” kata Hatta dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (28/4/2022).

Dia menegaskan Bea Cukai berperan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran HKT ilegal, utamanya yang berasal dari luar negeri. Ini juga merupakan komitmen DJBC untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, khususnya industri HKT.

Kebijakan pengendalian IMEI tersebut juga mendapatkan dukungan positif dari Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI). APSI juga mengeklaim produk-produk tidak resmi HKT atau black market (BM) tidak dapat lagi ditemui di gerai-gerai HKT di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Apa Itu Truck Losing dalam Kepabeanan?

“Menteri Keuangan mendapatkan apresiasi dari APSI atas implementasi kebijakan pengendalian IMEI. Kebijakan pengendalian IMEI dinilai efektif meningkatkan penerimaan negara dari pajak-pajak industri HKT yang makin meningkat,” tutur Hatta.

Menurut Hatta, harga produk-produk HKT baru yang dikeluarkan secara resmi pun tetap stabil karena tidak ada gangguan dari produk-produk tidak resmi sehingga pemilik perusahaan pemegang merek bisa lebih meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggannya.

“Kebijakan pengendalian IMEI memiliki dampak positif lainnya, yaitu perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk garansi resmi ponsel dan adanya kepastian iklim usaha bagi perusahaan yang mentaati aturan negara,” sebutnya.

Baca Juga: Dorong UMKM Berorientasi Ekspor, Bea Cukai Gelar Program Ini

Hatta juga mengimbau masyarakat mematuhi dan menjalankan kebijakan ini sebaik-baiknya karena pendaftaran IMEI perangkat HKT dari luar negeri bukanlah hal yang sulit.

Penumpang dari luar negeri dapat mendaftarkan HKT yang dibawa melalui www.beacukai.go.id atau melalui aplikasi Mobile Bea Cukai yang saat ini tersedia di Android. Aturan tambahan terkait dengan pendaftaran IMEI pun dapat disimak dengan mudah melalui bit.ly/FAQ-IMEI.

“Dengan mematuhi peraturan terkait dengan pengendalian IMEI, masyarakat turut mendukung keberlangsungan industri HKT dalam negeri, iklim usaha yang sehat pun akan terbentuk, dan keamanan bagi masyarakat dapat tercipta,” kata Hatta. (rig)

Baca Juga: Siap-Siap! Insentif untuk Perusahaan KITE IKM Bakal Diperluas

Topik : DJBC, bea cukai, IMEI, handphone, APSI, tablet, komputer gengga

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 Juni 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Dampak Kenaikan Tarif Bea Keluar CPO, Ini Kata DJBC

Jum'at, 17 Juni 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kerja Sama Hukum Perpajakan Kemenkeu & Kejagung, Data Bersifat Rahasia

Kamis, 16 Juni 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Penerimaan Bocor, Kemenkeu Pererat Kerja Sama dengan Kejagung

Kamis, 16 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

DJBC Usulkan Pagu Rp2,42 Triliun pada 2023, Ini Rencana Belanjanya

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2