Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

A+
A-
0
A+
A-
0
Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Ilustrasi.

PORT MORESBY, DDTCNews – Pemerintah Papua Nugini menerbitkan rencana kebijakan APBN pada tahun depan, termasuk beberapa kebijakan pajak yang akan diterapkan.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan pemerintah telah bekerja secara hati-hati untuk menyusun anggaran negara 2022. Harapannya, penanganan Covid-19 dapat berjalan seiring dengan pembangunan jalan sepanjang 1900 km yang sedang dibangun.

“Selama dua setengah tahun terakhir, kami telah berusaha menggunakan uang negara untuk menjaga ekonomi di masa-masa sulit seperti memastikan sekolah, rumah sakit, program COVID-19 berjalan optimal,” katanya seperti dilansir Onepng, Kamis (02/12/2021).

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Pemerintah menetapkan beberapa target ekonomi pada 2022 di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, inflasi sebesar 5,6%, dan defisit anggaran sebesar K6.095 juta (Rp25 triliun) atau 54,2% dari produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari pajak pada 2022 senilai K15.730,2 juta atau Rp64,55 triliun. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan perpajakan.

Pertama, pengenaan pajak baru yang disebut market concentration levy pada bank komersial dan perusahaan telekomunikasi yang memiliki pangsa pasar 40% di Papua Nugini. Nanti, 4 bank dan 1 perusahaan telekomunikasi akan dikenakan pungutan baru tersebut.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Kedua, penurunan tarif cukai pada industri alkohol dan tembakau dari 5% menjadi 2,5%. Dengan penurunan tersebut, industri alkohol dan tembakau diharapkan dapat makin berkembang dalam menjalankan usahanya di Papua Nugini.

Ketiga, penurunan tarif bea masuk minyak seperti solar dan bensin dari 10% menjadi 5%. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan persaingan serta menurunkan harga eceran di pasar. Pemerintah juga menargetkan setoran pajak dari pertambangan dan minyak pada 2022 naik 41,8%.

Keempat, pembebasan pajak impor atas kendaraan listrik. Hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau di negaranya. Adapun 4 kebijakan tersebut akan berlaku efektif di Papua New Guinea per 1 Januari 2022. (rizki/rig)

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Topik : papua nugini, kebijakan pajak, tarif cukai, cukai, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:38 WIB
PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Permudah Proses Kepabeanan, DJBC Diganjar WCO Certificate of Merits

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap