Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

'Kebenaran Harus Sering Meminjam Gaun Kebohongan'

A+
A-
6
A+
A-
6
'Kebenaran Harus Sering Meminjam Gaun Kebohongan'

Eduard Douwes Dekker

DI SEBUAH losmen kecil di Kota Brussels yang sibuk, seorang lelaki yang baru patah hati mengurung diri di kamar, merenung dan menulis. Tapi ia mungkin tak membayangkan akan menulis sesuatu yang gawat, yang kelak akan membunuh kolonialisme Eropa yang sombong.

Tahun itu 1859. Kolonialisme Eropa di dunia ketiga terus menderu tak hendak berakhir. Pabrik-pabrik semakin banyak berdiri, berkejaran dengan teknologi. Tapi di China, babak kedua Perang Candu sudah dimulai. Di Indochina, Angkatan Laut Prancis sudah menguasai Saigon.

Lelaki itu sendiri baru pulang dari Lebak, Banten, Hindia Belanda. Ia memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Asisten Residen Lebak, lalu pulang ke kampung halamannya di Belanda. Tanpa penghasilan yang jelas, istri dan dua anaknya pun meninggalkannya.

Baca Juga: 'Belanda Tidak Punya Hak Lagi atas Indonesia'

Larut dalam rasa frustasi karena tidak punya penghasilan tetap dan ditinggal pergi istri yang meminta cerai, Eduard Douwes Dekker memilih mengurung diri di losmen. Perlahan ia mencoba menuliskan novel Max Havelaar,pengalaman ngerinya selama menjadi asisten residen Lebak.

Max Havelaar memang ditulis saat tanam paksa berlangsung. Dari pengalamannya sebagai Asisten Residen Lebak itulah, ia melihat sendiri bagaimana ‘darah' penduduk Lebak diisap pejabat kompeni dan pribumi feodal. Para pejabat itu juga meminta pajak yang tak masuk akal.

Sistem tanam paksa adalah kebijakan warisan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch sejak 1930. Kebijakan ini dilatari kesulitan keuangan Pemerintah Hindia Belanda, terutama akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Belgia (1830).

Baca Juga: Apa yang Membuat Orang Jawa Begitu Miskin?

Kebijakan itu mewajibkan desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu, dengan masa kerja 66 hari setahun. Tanah yang diserahkan bebas pajak. Hasilnya diserahkan ke Belanda dan jika melebihi harga sewa, kelebihannya dikembalikan.

Namun, praktiknya jauh menyimpang. Hampir separuh wilayah pertanian ditanami kopi dan tebu. Lahan itu juga kena pajak, dengan masa kerja 225 hari. Hasilnya diserahkan ke Belanda dengan harga sangat murah tanpa ada lebih. Padahal, kegagalan panen tanggung jawab sendiri.

Celakanya, ada komisi dari hasil panen yang diberikan kepada para pejabat lokal. Akibatnya, pejabat pribumi itu turut memaksa rakyatnya bekerja keras supaya tanamannya menghasilkan panen yang lebih banyak. Hasilnya adalah sebuah wajah perekonomian yang jomplang.

Baca Juga: 'Dana Pajak Ini untuk Meredam Dampak Ekonomi Pasar'

Di satu sisi, para ambtenaar bersuka cita, di lain sisi rakyat jelata kian nestapa. Tak butuh waktu lama bagi Van Den Bosch untuk memperbaiki kas pemerintah. Tidak heran, dengan kekuatan ekonomi sejak 1830 itu, Belanda pun menikmati stabilitas kekuasaannya di Hindia Belanda.

“Bukankah ketidakpuasan yang lama ditekan itu terus ditekan agar bisa disangkal, dan akhirnya akan berubah jadi kemarahan, keputusasaan, dan kegilaan? Tidak bisakah kau melihat di ujung semuanya ini adalah pemberontakan?” kata Multatuli, nama alias Dekker pada novelnya.

Dalam novel itu, dengan lantang ia melukiskan penderitaan rakyat Hindia Belanda akibat tanam paksa. Ia juga mencela Pemerintah Hindia-Belanda atas kebijakan kolonialismenya yang jauh dari nilai-nilai humanisme, kebijakan yang memeras, membunuh, dan tidak manusiawi.

Baca Juga: 'Saya Harus Memberi Contoh Demokrasi'

Pada 1860, novel itu terbit. Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Belanda pun gempar. Dari novel itulah warga Belanda sadar, bahwa kemakmuran yang mereka raih di Eropa adalah hasil penderitaan rakyat di belahan dunia lain.

Tak perlu waktu lama, tekanan kelompok Liberal di parlemen Belanda pun muncul, agar pemerintah mengubah kebijakan kolonialismenya. Dari situ lalu muncul politik etis, yang memaksa Belanda membayar kembali utangnya ke rakyat jajahan dengan memberi pendidikan.

Dari pokok yang terakhir itu pergerakan kebangsaan nasional lahir. Tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, dr. Tjipto, Ki Hajar Dewantoro, lalu Soekarno dan Hatta, muncul. Politik etis itulah yang berbalik menghentikan kolonialisme Eropa di Asia lalu Afrika pada paruh abad ke-20.

Baca Juga: 'Pajak dalam Bentuk Barang Hanyalah Transisi'

Mungkin karena itu, Pramoedya Ananta Tour di New York Times, 18 April 1999, menyebut Max Havelaar sebagai buku yang membunuh kolonialisme Eropa. “Kebenaran, agar bisa menemukan jalan masuk, harus sebegitu sering meminjam gaun kebohongan,” kata Multatuli. (Bsi)

Topik : kutipan pajak, Eduard Douwes Dekker, Multatuli, Max Havelaar

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:

'Seperti Berdiri di Ember dan Mengangkat Diri dengan Gagangnya'

Selasa, 23 April 2019 | 17:51 WIB
SITI MANGGOPOH:

'Pajak Ini Menyalahi Adat'

Selasa, 26 Maret 2019 | 15:07 WIB
JEAN-BAPTISTE COLBERT:

'Seperti Mencabut Bulu Angsa'

Selasa, 12 Februari 2019 | 14:32 WIB
HAJI WASID:

'Pajak Lahan, Kepala dan Perdagangan Harus Dihapuskan'

berita pilihan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai