Review
Selasa, 29 September 2020 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kawal Anggaran Covid-019 dan Pemulihan Ekonomi, Ini Masukan BPKP

A+
A-
0
A+
A-
0
Kawal Anggaran Covid-019 dan Pemulihan Ekonomi, Ini Masukan BPKP

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (paling kiri) saat menyampaikan paparannya dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah secara virtual pada Senin (15/6/2020).

JAKARTA, DDTCNews—Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pandemi berdampak luas terhadap pengelolaan keuangan negara tahun ini. Untuk itu, anggaran pemerintah harus dikawal oleh banyak pihak agar tepat sasaran.

"Saat ini harus ada kesamaan sense of crisis untuk penanganan Covid-19. Diharapkan seluruh pihak bergerak dengan harmonis dalam mengawal akuntabilitas,” katanya dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2020, Senin (15/6/2020).

Baca Juga: BPKP: Pemda Bisa Awasi Program Subsidi Upah Pekerja

Yusuf menyebutkan gelontoran belanja pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi mencapai Rp667 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan sehingga memerlukan akuntabilitas yang kuat.

Dengan anggaran sebesar itu, lanjutnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti BPKP dan inspektorat di masing-masing kementerian/lembaga tidak cukup untuk mengawal dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan belanja Covid-19 tersebut.

“Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi harus dilakukan banyak pihak untuk mengawal pelaksanaan anggaran penanggulangan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” tutur Yusuf.

Baca Juga: BPKP: Banyak Pelaksana Program Menilai APIP Merecoki Kegiatan

Dia juga berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut berperan aktif dalam kolaborasi dan sinergi bersama APIP intern pemerintah, termasuk aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (rig)

Topik : tata kelola keuangan negara, anggaran pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, bpkp
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 04 September 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Jum'at, 04 September 2020 | 11:38 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 31 Agustus 2020 | 16:29 WIB
AUDIT
Rabu, 26 Agustus 2020 | 14:00 WIB
DDTC PODTAX
berita pilihan
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 15:23 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 14:53 WIB
LONDON