Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Kata Menkeu, G20 Kebut Kajian Proposal Prinsip untuk Pajaki Google Cs

A+
A-
1
A+
A-
1
Kata Menkeu, G20 Kebut Kajian Proposal Prinsip untuk Pajaki Google Cs

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut negara-negara anggota G20 terus mengkaji tiga proposal prinsip dalam pengenaan pajak perusahaan raksasa teknologi seperti Google dan Netflix.

Sri Mulyani mengatakan tiga proposal itu masuk dalam Unified Approach, pilar pertama terkait pemajakan ekonomi digital. Ketiganya adalah user participation, marketing intangibles, dan sufficient economic presence.

"Meski tidak ada fisik di negara ini, kegiatan ekonomi atau perdagangan dan kegiatan dia untuk mendapatkan revenue atau pendapatan itu masih ada. Ini dicarikan berbagai upaya [menarik pajaknya]," katanya di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Pembahasan mengenai proposal atau pendekatan pada pilar pertama tersebut juga bisa Anda simak dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities yang dirilis oleh DDTC Fiscal Research.

Sri Mulyani mengatakan tiga proposal itu masih akan terus dibahas karena ada berbagai pandangan yang mengemuka tentang prinsip perpajakan digital pada pertemuan G20 di Riyadh, akhir pekan lalu. Apalagi, Amerika Serikat (AS) memiliki pandangan dan posisi yang berbeda dengan negara lain.

G20 sudah menyepakati pemungutan pajak terhadap perusahaan digital yang beroperasi di sebuah negara, meski tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT). Namun, G20 belum menemukan cara untuk menghitung pajak agar adil bagi negara tuan rumah perusahaan itu sekaligus negara tempat perusahaan beroperasi dan mendapat keuntungan.

Baca Juga: Penerapan Pajak Minimum Sesuai Pilar 2, Malaysia Minta Masukan Publik

Misalnya, Google berasal dari AS, harus ada penghitungan pajak yang adil bagi AS dan negara-negara lain yang menjadi tempat Google mendapat keuntungan. Simak artikel ‘Apa Kesepakatan Soal Pajak di Pertemuan Menkeu G20? Simak di Sini’.

Sri Mulyani menilai negara-negara G20 harus segera menyepakati prinsip-prinsip pemajakan untuk perusahaan digital agar tercipta kepastian, keadilan, dan transparansi perpajakan. Menurutnya, dunia harus merespons ekonomi digital yang muncul dari perubahan model bisnis karena perkembangan teknologi.

Dia menyebut prinsip perpajakan dalam ekonomi digital akan kembali dibahas dalam pertemuan G20 di Jeddah, Juli mendatang. Para menteri keuangan anggota G20 berharap kesepakatan soal pajak digital itu bisa tercapai sebelum pertemuan para kepala negara anggota G20 pada akhir November 2020. (kaw)

Baca Juga: Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global, unified approach

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Juli 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Pilar 1 OECD, DJP Beberkan Aspek-Aspek yang Belum Selesai Dibahas

Selasa, 12 Juli 2022 | 16:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

G-20 Gelar Tax Symposium, Bahas Kebijakan Pajak Pascakonsensus Global

Selasa, 12 Juli 2022 | 10:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

OECD Perkirakan Pajak Minimum Global Baru Berlaku pada 2024

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor