Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Kanwil DJP Jakarta Barat dan Usakti Perpanjang Kerja Sama Tax Center

A+
A-
2
A+
A-
2
Kanwil DJP Jakarta Barat dan Usakti Perpanjang Kerja Sama Tax Center

Berfoto bersama setelah penandatanganan MoU. 

JAKARTA, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Barat dan Universitas Trisakti menyepakati perpanjangan kerja sama terkait dengan tax center.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perpanjangan waktu nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pendirian Tax Center Universitas Trisakti. Penandatanganan dilakukan Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat dan Wakil Rektor I dan IV Universitas Trisakti.

“Keberadaan tax center diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan dan khususnya bagi sivitas akademika,” ujar Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Pada 2011, DJP telah menandatangani kerja sama program perpajakan dengan Universitas Trisakti dalam bentuk kesepakatan bersama untuk membentuk Tax Center Universitas Trisakti. Nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini merupakan perpanjangan masa berlaku kesepakatan.

Ada perluasan ruang lingkup dalam MoU kali ini, yakni kerja sama dalam kegiatan pembinaan perpajakan dan nonperpajakan kepada UMKM. Kegiatan yang dimaksud seperti pelatihan terkait dengan pembukuan, perizinan, legalitas, pembiayaan, penggunaan media sosial untuk pemasaran produk, serta pengelolaan forum komunikasi.

Kemudian, ada pula kegiatan pembinaan terkait dengan pendaftaran sebagai wajib pajak, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Selah satunya melalui program business development services (BDS). Ada pula kegiatan penelitian bersama dan kajian akademis atas peraturan perpajakan.

Baca Juga: Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Suparno mengatakan sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Negara tidak akan sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat meskipun digunakan untuk kepentingan rakyat.

Pajak, sambungnya, merupakan kebutuhan mutlak pembangunan. Semua pihak harus bergotong-royong. Berdasarkan pada data dan administrasi di DJP, masih banyak wajib pajak yang pembayarannya lebih rendah dari seharusnya, tidak teratur, dan tidak wajar.

Ada juga masyarakat yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga. Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan wajib pajak, khususnya di wilayah Jakarta Barat.

Baca Juga: Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Wakil Rektor I dan IV Universitas Trisakti Asri Nugrahanti berterima kasih atas kesediaan Kanwil DJP Jakarta Barat untuk bekerja sama. Dia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Universitas Trisakti mendukung kegiatan yang dilaksanakan melalui Tax Center Universitas Trisakti,” katanya. (kaw)

Baca Juga: Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Universitas Trisakti, Kanwil DJP Jakbar, pajak, UMKM, kepatuhan pajak, tax center

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 09:39 WIB
KABUPATEN SUMEDANG

Wah! Bapenda Sumedang Minta Bantuan Kejaksaan Tagih Tunggakan PBB

Rabu, 30 November 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Selasa, 29 November 2022 | 23:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya

Selasa, 29 November 2022 | 22:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Sudah 52,9 Juta NIK telah Terintegrasi dengan NPWP

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor