Review
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kadin: 6,4 Juta Pekerja Dirumahkan atau Di-PHK Akibat Corona

A+
A-
9
A+
A-
9
Kadin: 6,4 Juta Pekerja Dirumahkan atau Di-PHK Akibat Corona

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno saat berbicara di Forum Merdeka Barat di Jakarta, Selasa (6/10/2020). (Foto: DDTCNews/Dik)

JAKARTA, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat hingga saat ini ada lebih dari 6,4 juta pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus Corona.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan keputusan merumahkan atau PHK pekerja merupakan efek dari merosotnya omzet selama pandemi virus Corona.

Menurutnya, kemerosotan omzet menyebabkan arus kas perusahaan mengetat sehingga banyak pengusaha tidak mampu mempekerjakan pegawainya.

Baca Juga: On Schedule, DIM RUU KUP Disetor Senin Pekan Depan

"Akibat covid ini, kami sudah banyak merumahkan tenaga kerja. Merumahkan, ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Kalau terpaksa, di-PHK," katanya dalam acara Forum Merdeka Barat, di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Benny mengatakan beberapa pelaku usaha telah memutuskan merumahkan pekerjanya sejak awal pandemi, sedangkan yang lainnya masih mampu memberikan gaji walaupun hanya bisa bertahan hingga Juli 2020.

Meski demikian, ada pengusaha di beberapa sektor tertentu yang memutuskan untuk mem-PHK pekerjanya. Sektor usaha yang paling banyak merumahkan atau mem-PHK pekerjanya, yakni tekstil sebanyak 2,1 juta orang.

Baca Juga: 18 Asosiasi Pengusaha Minta Pajak Karbon Tidak Masuk RUU KUP

Kemudian sektor transportasi darat 1,4 juta orang, sektor restoran 1 juta orang, sektor sepatu/alas kaki merumahkan atau mem-PHK 500.000 orang, sektor perhotelan 430.000 orang, sektor ritel 400.000 orang, serta sektor farmasi 200.000 orang.

Menurut catatan Benny, pendapatan sekitar 82% pelaku usaha mengalami tekanan berat akibat pandemi virus Corona. Hanya sebagian kecil usaha tertentu yang pendapatannya tetap, atau bahkan meningkat meskipun persentasenya kecil.

UMKM yang biasanya lebih tahan terhadap gejolak ekonomi, saat ini juga turut mengalami tertekan. Benny menyebut 48,8% UMKM harus tutup sementara karena pendapatannya anjlok, sedangkan 37,9% penjualannya turun lebih dari 30%.

Baca Juga: Komisi XI DPR Sebut Pajak Karbon Masih Jadi Perdebatan di Tiap Fraksi

Meski demikian, Benny optimistis perekonomian akan membaik setelah vaksin virus Corona ditemukan. "Walaupun banyak UMKM yang tutup sementara, kami masih bertahan karena konsumsi cukup banyak. Kami optimistis setelah selesai Covid, kita pasti lebih cepat larinya," ujarnya. (Bsi)

Topik : PHK karyawan, PHK pekerja, dampak ekonomi Covid-19, kadin, Benny Soetrisno

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dea Karenza

Minggu, 15 November 2020 | 09:35 WIB
Assalamualaikum wrb,syukur Alhamdulillah saya bisa masuk dalam room ini,saya sebagai amanah dari padepokan Al-Hikmah ingin menyampaikan kepada sahabat2 yang sedang dalam masalah berat baik itu hutang,jodoh,jabatan dan karir ataupun masalah kerjaan insya Allah kami bisa bantu sebisa mungkin dengan ja ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 20 April 2021 | 10:55 WIB
KONSULTASI

Apakah Pajak Penghasilan Dokter PNS Ditanggung Pemerintah?

Selasa, 13 April 2021 | 14:50 WIB
KONSULTASI

Belum Ada Surat Keterangan, UMKM Bisa Manfaatkan PPh Final DTP?

Selasa, 13 April 2021 | 10:45 WIB
KONSULTASI

Beli Rumah Kedua, Apakah Bisa Dapat Insentif PPN DTP?

berita pilihan

Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UMKM Tidak Lagi Pakai PPh Final, Tantangan Ini Perlu Diatasi Bersama

Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:

'Bukan dari Pajaknya, melainkan Kapasitas UMKM-nya'

Selasa, 28 September 2021 | 10:17 WIB
BELANDA

Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK UMKM

Ketika UMKM Sudah Harus Meninggalkan Rezim PPh Final

Selasa, 28 September 2021 | 10:01 WIB
RUU KUP

Bersifat Omnibus, DPR Usulkan Perubahan Nama RUU KUP

Selasa, 28 September 2021 | 08:57 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran Insentif Pajak Menipis, Tersisa Rp3,75 T Hingga Akhir Tahun

Selasa, 28 September 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini Imbauan DJP Ketika Wajib Pajak Terima SP2DK dari KPP

Selasa, 28 September 2021 | 07:00 WIB
KABUPATEN SLEMAN

Patuh Bayar PBB Selama Pandemi, Wajib Pajak Diganjar Penghargaan Pemda

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha