Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Jurus Kembalikan Defisit: Penerimaan Ditingkatkan, Belanja Dipertajam

A+
A-
2
A+
A-
2
Jurus Kembalikan Defisit: Penerimaan Ditingkatkan, Belanja Dipertajam

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus berupaya menyehatkan APBN agar defisitnya kembali ke bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan reformasi fiskal tersebut dilakukan baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Menurutnya, pemerintah secara bertahap mulai menurunkan defisit setelah melonjak hingga 6,09% terhadap PDB pada tahun lalu akibat pandemi Covid-19.

"Harus dilakukan konsolidasi fiskal sehingga secara gradual defisitnya diturunkan menuju ke bawah 3% dari PDB pada 2023 dengan 2 cara. Satu, menaikkan penerimaan. Dua, mempertajam belanja negara," katanya, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Suahasil mengatakan kedua strategi tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang. Menurutnya, tren penerimaan negara tahun ini telah menunjukkan perbaikan dan secara bersamaan terjadi penajaman belanja negara.

Dia menyebut reformasi struktural akan terus dilanjutkan untuk membangun fondasi pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Salah satu proses reformasi struktural yang dilakukan yakni dengan mereformasi perpajakan, yang salah satunya melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Suahasil menilai UU HPP akan mendorong sistem perpajakan menjadi lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Alasannya, basis penerimaan yang baik harus dibangun melalui sistem perpajakan yang kuat.

"Reformasi perpajakan kami harapkan menciptakan basis pajak yang kuat, basis pajak yang berkelanjutan, yang pada gilirannya menciptakan pertumbuhan APBN yang baik, APBN yang sehat," ujarnya.

Baca Juga: PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Suahasil menambahkan APBN menjadi instrumen countercyclical untuk menangani krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, memberi perlindungan sosial kepada masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi. Walaupun sempat mengalami defisit hingga 6,09% pada 2020, defisit tahun ini diperkirakan turun menjadi 5,7% serta berlanjut ke level 4,85% pada 2022 dan kembali di bawah 3% pada 2023. (sap)

Topik : penerimaan negara, penerimaan pajak, penerimaan perpajakan, target penerimaan, APBN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 26 November 2021 | 17:30 WIB
NERACA PEMBAYARAN

Neraca Transaksi Berjalan Surplus, Indonesia Siap Hadapi Tapering

Jum'at, 26 November 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Waduh, Camat Dapat Surat Teguran Gara-Gara Target Pajak Tak Tercapai

Jum'at, 26 November 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAt

Hingga November, Setoran Pajak Kanwil DJP Jakbar Sudah 82% dari Target

Jum'at, 26 November 2021 | 12:00 WIB
BANGLADESH

Juara Tahunan Wajib Pajak Besar, Perusahaan Rokok Setor Rp43 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan