KANADA

Jumlah Keluhan Wajib Pajak kepada Otoritas Melonjak Selama Pandemi

Muhamad Wildan | Senin, 03 Januari 2022 | 10:00 WIB
Jumlah Keluhan Wajib Pajak kepada Otoritas Melonjak Selama Pandemi

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews - Laporan dari wajib pajak kepada Ombudsman terkait kinerja otoritas pajak Kanada, Canada Revenue Agency (CRA), mengalami peningkatan di tengah pandemi Covid-19, yakni selama 2020 hingga 2021.

Terdapat 3.500 komplain dari wajib pajak kepada Ombudsman, angka ini 183% lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah komplain pada periode 2019-2020.

Sebagian besar keluhan wajib pajak yang diterima oleh Ombudsman terkait dengan pelayanan yang diberikan CRA atas penyaluran bantuan Covid-19.

Baca Juga:
Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

"Banyak masyarakat Kanada yang menghubungi kami dan mengatakan mereka tidak bisa membeli makan hingga tidak bisa membayar sewa rumah," tulis Ombudsman dalam laporannya, dikutip Senin (3/1/2021).

Untuk diketahui, sejak pandemi Covid-19 CRA turut mengambil peran dalam menyalurkan bantuan finansial kepada masyarakat yang terdampak, salah satunya melalui Canada Emergency Response Benefit (CERB).

Dalam menjalankan mandat tersebut, Ombudsman menilai CRA tidak dapat secara konsisten memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Selain komplain mengenai penyaluran bantuan finansial yang dilakukan oleh CRA, banyak wajib pajak yang menyampaikan keluhan atas tidak dapat diaksesnya akun layanan elektronik.

Pada Februari 2021, terdapat kurang lebih 180.000 wajib pajak yang tidak dapat mengakses akun layanan elektronik CRA.

Menerima laporan Ombudsman tersebut, Juru Bicara CRA Hannah Wardell mengatakan otoritas pajak menyambut baik laporan serta masukan yang diberikan.

"Kami sudah mulai mengimplementasikan beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Ombudsman sebelum laporan ini terbit," ujar Wardell seperti dilansir Tax Notes International. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025