KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Penanganan Corona di 12 Kabupaten/Kota Ini Diprioritaskan

Dian Kurniati | Senin, 12 Oktober 2020 | 13:19 WIB
Jokowi Minta Penanganan Corona di 12 Kabupaten/Kota Ini Diprioritaskan

Presiden Joko Widodo. (foto: tangkapan layar dari medsos Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk memprioritaskan penanganan virus Corona atau Covid-19 di 12 kabupaten/kota di Indonesia.

Jokowi mengatakan prioritas penanganan di 12 kabupaten/kota tersebut karena kasus aktif Covid-19 mencapai 1.000 kasus. Menurutnya 12 kabupaten/kota tersebut menyumbang 30% dari jumlah kasus aktif Covid-19 nasional.

"Saya juga minta dua minggu ke depan diprioritaskan 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000," katanya dalam pembukaan rapat terbatas secara virtual, Senin (12/10/2020).

Baca Juga:
Kemenkeu Klaim Visi Misi Prabowo Jadi Acuan Penyusunan KEM-PPKF 2025

Jokowi memerinci 12 kabupaten/kota dengan kasus aktif lebih dari 1.000 tersebut antara lain Kota Ambon, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang.

Lalu, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Timur. Adapun di wilayah DKI Jakarta, hanya Kabupaten Kepulauan Seribu yang kasus aktifnya tidak mencapai 1.000 kasus.

Kasus aktif Covid-19 merupakan jumlah pasien positif yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Jumlah kasus aktif dihitung dari total kasus positif dikurangi pasien sembuh dan meninggal dunia.

Baca Juga:
Kejar Target Penerimaan Perpajakan 2025, Pemerintah Ungkap 5 Tantangan

Pada lingkup yang lebih luas, Jokowi menilai ada provinsi yang mampu menangani Covid-19 dengan baik. " Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menunjukkan perbaikan. Saya kira ini bisa dijadikan contoh provinsi lain," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah tetap akan memprioritaskan penanganan Covid-19 pada sembilan provinsi lainnya dengan kasus aktif terbanyak. Jokowi berharap prosedur testing, tracing, dan treatment untuk pasien Covid-19 terus diperbaiki.

Dia juga meminta para menterinya untuk segera melaporkan rencana vaksinasi nasional. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan melakukan vaksinasi virus Corona mulai akhir tahun ini.

"Untuk roadmap pemberian vaksin, minggu ini saya minta khusus dipaparkan sehingga jelas apa yang akan kita lakukan," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 21 Mei 2024 | 13:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Pemkab Bekasi Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 7 Tarif PBB

Selasa, 21 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Menkeu Sebut Insentif Fiskal 2025 Terarah dan Terukur, Ini Maksudnya

Selasa, 21 Mei 2024 | 12:00 WIB REFORMASI PAJAK

Jika Berjalan Nanti, Coretax Diyakini Dongkrak Pendapatan Negara

Selasa, 21 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Cukai Plastik dan MBDK Masuk Lagi dalam Rancangan Kebijakan di 2025

Selasa, 21 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Diatur oleh Pemkot Batam

Selasa, 21 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan Bisa Dicek di DJP Online

Selasa, 21 Mei 2024 | 09:33 WIB PENGADILAN PAJAK

Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak di MA Mulai Bekerja Pekan Ini