KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Kejaksaan Jangan Bikin Takut dan Hambat Inovasi

Dian Kurniati | Senin, 14 Desember 2020 | 13:11 WIB
Jokowi Minta Kejaksaan Jangan Bikin Takut dan Hambat Inovasi

Presiden Joko Widodo. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo mendorong Kejaksaan Agung untuk mengawal berbagai program pembangunan nasional sehingga Indonesia bisa segera keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung tidak boleh sampai menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan dan inovasi. Menurutnya, pengawasan itu harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional.

"Apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat, dan membawa negara Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini," katanya dalam pembukaan rapat kerja Kejaksaan RI, Senin (14/12/2020).

Baca Juga:
Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Jokowi menjelaskan Kejaksaan berkewajiban membela kepentingan negara, termasuk menyelamatkan aset negara. Dia mengapresiasi upaya penanganan korupsi yang telah berjalan selama ini, sehingga mampu mengembalikan uang negara sekitar Rp19 triliun.

Presiden menilai Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang merepresentasikan wajah pemerintah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, integritas dan kebersihan institusi menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Kejaksaan, lanjutnya, harus membenahi internal dari hulu sampai hilir, sekaligus memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Mengenai proses rekrutmen dan promosi pegawai, juga harus dilakukan secara meritokrasi dan transparan.

"Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas," ujar Jokowi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

14 Desember 2020 | 17:51 WIB

pemberantasan korupsi harus sampai akar akarnya, sehingga pemerintah dapat menjaga aset negara dan juga menambahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Kamis, 09 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Mendagri: Pemda dengan Rasio PAD di Bawah 20% Jangan Mimpi Bisa Maju

BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Resign di Tengah Tahun dan Sudah Lapor SPT, Tetap Minta Bukti Potong?

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Stabilisasi Nilai Tukar, Cadangan Devisa Turun 4,2 Miliar Dolar AS

Kamis, 09 Mei 2024 | 09:30 WIB KABUPATEN KUNINGAN

Daftar Tarif Pajak Baru di Kuningan, Tarif Beragam untuk PBJT Listrik

Kamis, 09 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Mendagri: Pemda dengan Rasio PAD di Bawah 20% Jangan Mimpi Bisa Maju

Kamis, 09 Mei 2024 | 08:41 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penelitian Kepatuhan Formal, DJP Lihat SPT PPh, SPOP, dan Laporan Lain

Kamis, 09 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Penyesuaian Pajak Hiburan untuk Dorong Wisata Daerah

Rabu, 08 Mei 2024 | 18:30 WIB KAMUS PENERIMAAN NEGARA

Apa Itu Automatic Blocking System?

Rabu, 08 Mei 2024 | 18:00 WIB BEA CUKAI JEMBER

Dapat Laporan Warga, Bea Cukai Gerebek Toko yang Jual Miras Ilegal