BERITA TERKINI
Wamenkeu Thomas Djiwandono dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects (IEP) 2024 oleh World Bank pada hari ini, Senin (16/12/2024).
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengumpulkan penerimaan guna meningkatkan kapasitas fiskal Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan APBN yang sehat diperlukan agar APBN selaku instrumen fiskal mengambil peran dalam melindungi masyarakat dari goncangan dan krisis.
"Pemerintah akan senantiasa memonitor kesehatan APBN. Indonesia berkomitmen untuk mengoptimalkan APBN melalui 3 kebijakan kunci, collecting more, spending better, dan innovative financing," ujar Thomas dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects (IEP) 2024 oleh World Bank pada hari ini, Senin (16/12/2024).
Pada Januari hingga November 2024, Indonesia mencatatkan penerimaan pajak senilai Rp1.688,93 triliun atau 84,92% dari target. Bila dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun, penerimaan pajak tumbuh sebesar 1,05%.
"PPh nonmigas, PBB, dan pajak-pajak lainnya mencatatkan kinerja yang positif dalam beberapa bulan terakhir sejalan dengan perbaikan kinerja sektor tambang. Kinerja PPN dan PPnBM juga membaik sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik," ujar Thomas.
Terlepas dari tren positif tersebut, Thomas mengatakan Kemenkeu tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fiskal ke depan.
Peningkatan penerimaan pajak dilakukan dengan menindaklanjuti tantangan shadow economy dan memperkuat sistem administrasi pajak melalui coretax administration system.
Penggerusan shadow economy melalui formalisasi ekonomi diyakini akan memperluas basis pajak. "Coretax akan meningkatkan kepatuhan pajak dan interoperabilitas dari sistem IT," ujar Thomas.
Thomas mengatakan upaya optimalisasi penerimaan pajak dilaksanakan dengan tetap berpegang pada asas keadilan. Menurutnya, asas keadilan memiliki peran vital dalam implementasi hukum pajak.
Asas keadilan dipenuhi salah satunya dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN terhadap beragam jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. (sap)
