Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Jokowi Blak-blakan: Ekonomi Dunia dalam Kondisi yang Mengerikan

A+
A-
2
A+
A-
2
Jokowi Blak-blakan: Ekonomi Dunia dalam Kondisi yang Mengerikan

Presiden Jokowi. (tangkapan layar)

BOGOR, DDTCNews - Masyarakat barangkali boleh mengencangkan sabuk pengaman. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti soal kondisi perekonomian dunia yang menurutnya 'mengerikan'.

Jokowi mengungkapkan bahwa pernyataannya itu bukan datang dari diri sendiri. Malah, ujarnya, pandangan yang menyampaikan 'ekonomi sedang tidak baik-baik saja' itu disampaikan para pemimpin dunia seperti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hingga para kepala negara G-7.

"Beliau-beliau menyampaikan tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia," ujar Presiden Jokowi dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD 2022 di Sentul, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Jokowi juga mengutip penjelasan International Monetary Fund (IMF) yang menyampaikan dampak dari gejolak global akan dirasakan banyak negara. Di tengah anjloknya ekonomi, tingkat inflasi justru meroket. Gelombang ini, menurut presiden, menjalar ke banyak negara termasuk negara di Eropa, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat.

"Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik, harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan," ujar Jokowi.

Merespons hal ini, Jokowi menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi shock absorber alias bantalan dalam menahan guncangan gejolak ekonomi. Pemerintah masih memiliki kemampuan menyalurkan subsidi untuk menahan harga barang seperti BBM bisa tetap dijangkau masyarakat.

Baca Juga: Wamenkeu Beberkan Syarat agar Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,2% Tahun Ini

"Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil Rp502 triliun. Tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia," kata Jokowi.

Kementerian Keuangan mencatat total realisasi subsidi serta kompensasi BBM dan listrik hingga Juni 2022 sudah mencapai Rp201,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kompensasi dan subsidi diperlukan untuk menahan laju inflasi. Untuk kompensasi BBM dan listrik, pemerintah sudah mengucurkan Rp104,8 triliun dan realisasi subsidi sudah mencapai Rp96,4 triliun.

Baca Juga: BPS Catat Konsumsi Pemerintah Menurun, Begini Penjelasan BKF

"Apabila di-passthrough, [kenaikan harga] itu akan sangat mengguncang dari sisi inflasi seperti yang terjadi di berbagai negara. Untuk itu, kompensasi dan subsidi diperlukan," katanya.

Tahun ini, pembayaran kompensasi BBM dan listrik diekspektasikan mencapai Rp293,5 triliun. Lalu, belanja subsidi ditargetkan mencapai Rp283,7 triliun atau naik 62% dibandingkan dengan realisasi subsidi pada tahun sebelumnya. (sap)

Baca Juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk
Topik : perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi, PDB, APBN, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea Cukai Tumbuh Positif, Ekonomi Indonesia Masih Tangguh

Selasa, 02 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Kuartal II/2022 Tumbuh di Atas 5 Persen

Selasa, 02 Agustus 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Gejolak Global, Pemerintah Tetap Prioritaskan Penyehatan APBN

Selasa, 02 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Percepat Pemulihan Ekonomi, Menko Airlangga Beberkan Peranan APBN

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini