BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Dinamisasi angsuran masa menjadi salah satu kegiatan prioritas yang dijalankan Ditjen Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan penerimaan 2022. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (31/5/2022).
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa mengatakan sesuai dengan ketentuan yang ada, otoritas pajak dapat melakukan dinamisasi. Langkah itu diambil, terutama ketika pendapatan wajib pajak diproyeksi akan melonjak pada tahun berjalan.
“Kalau wajib pajak kita perkirakan sampai dengan akhir tahun pendapatannya akan melonjak lebih tinggi dari apa yang dia perkirakan tahun lalu, secara regulasi kita bisa melakukan dinamisasi supaya wajib pajak membayar angsuran lebih tinggi,” ujarnya.
Ketentuan terkait dengan dinamisasi tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu.
Pasal 7 ayat (4) mengatur ketentuan saat dalam tahun pajak berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan pajak penghasilan (PPh) yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang terutang dasar penghitungan PPh Pasal 25.
Jika kondisi tersebut terjadi, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan pada perkiraan kenaikan PPh yang terutang oleh wajib pajak sendiri atau kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
Selain mengenai dinamisasi angsuran masa dan strategi pengamanan penerimaan pajak pada tahun ini, ada pula bahasan terkait dengan respons DJP atas hasil audit terkait dengan pemeriksaan pajak. Kemudian, ada bahasan tentang insentif pajak.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa mengatakan selain dinamisasi angsuran masa, DJP juga akan melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan, pengawasan pemberian fasilitas, ekstensifikasi, dan pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Selain itu, DJP akan melakukan pengujuan kepatuhan material, seperti pengawasan kebenaran material pelaporan dan pembayaran, pemeriksaan dan penagihan, serta penegakan hukum. Ada pula dukungan penyempurnaan regulasi, pengembangan aplikasi dan tools, penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan proses bisnis, serta pengendalian internal.
DJP memproyeksi penerimaan pajak pada tahun ini akan mencapai Rp1.450 triliun hingga Rp1.485 triliun. Proyeksi itu didukung adanya perbaikan perekonomian domestik dan kenaikan harga komoditas. (DDTCNews)
Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% yang diberikan oleh pemerintah pada 2021 lalu turut berkontribusi terhadap penerimaan pajak pada April tahun ini.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa mengatakan realisasi insentif PPh Pasal 25 sebesar 50% pada tahun lalu mencapai sekitar Rp25 triliun. Insentif tersebut adalah penerimaan pajak yang tertunda dan terealisasi pada tahun ini.
"Tahun lalu insentifnya sekitar Rp25 triliun untuk PPh Pasal 25, itu ter-delay dan menjadi sumbangan PPh Pasal 29 tahun ini," ujar Ihsan. (DDTCNews)
Sejumlah insentif pajak yang selama ini diberikan untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 akan berakhir pada Juni 2022. Tanpa memberikan perincian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah akan memberikan insentif pajak secara selektif untuk sektor yang masih membutuhkan.
Namun demikian, menurutnya, sejumlah insentif pajak telah diberikan pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satunya terkait dengan batasan omzet tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. (Kontan)
DJP mengaku telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan yang dilakukan DJP pada 2016 hingga 2020. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan temuan yang masuk IHPS II/2021 telah disampaikan ke setiap unit yang terkait.
"DJP telah menyusun pedoman teknis, pembekalan kepada fungsional pemeriksa pajak dan melakukan review untuk jenis pemeriksaan serupa," ujar Neilmaldrin.
Direktorat Kepatuhan Internal DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga telah melakukan monitoring bersama atas kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pegawai DJP. (DDTCNews)
BPK mencatat insentif supertax deduction vokasi masih belum banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak. BPK mengungkapkan Kementerian Perindustrian sebenarnya telah melakukan coaching clinic dengan 464 industri dan dunia kerja. Hasilnya, hanya 38 Iduka yang memanfaatkan supertax deduction vokasi.
"Akibatnya tujuan pemberian insentif oleh pemerintah kepada industri berupa supertax deduction kurang dimanfaatkan oleh industri," tulis BPK dalam IHPS II/2021. Simak ‘Pemanfaatan Insentif Pajak Kegiatan Vokasi Minim, Ini Rekomendasi BPK’. (DDTCNews) (kaw)
