Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Jenis Pajak Daerah Bakal Diubah, Ada Apa Saja yang Berlaku Sekarang?

A+
A-
1
A+
A-
1
Jenis Pajak Daerah Bakal Diubah, Ada Apa Saja yang Berlaku Sekarang?

Ilustrasi. 

PENENTUAN jenis pajak daerah, baik yang dapat dipungut pemerintah daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, telah beberapa kali mengalami perubahan. Awalnya, jenis pajak tersebut ditentukan berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Segera setelah reformasi desentralisasi, jenis pajak tersebut mengalami perubahan seiring diberlakukannya UU No. 34 Tahun 2000 untuk menangani beberapa keterbatasan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 serta memberikan keleluasaan diskresi lebih besar.

Selanjutnya, perubahan kembali terjadi saat pemerintah memberlakukan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku hingga saat ini. Nantinya, melalui RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah berencana melakukan simplifikasi atas struktur pajak dan retribusi daerah. Simak ‘Jumlah Jenis Pajak Daerah Bakal Diubah’.

Baca Juga: Hadir Kembali! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan di Jawa Barat

Bagaimana perkembangan jenis pajak daerah hingga saat ini? Berikut perkembangannya.

UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak daerah tingkat provinsi terdiri atas:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

  1. Pajak Hotel dan Restoran;
  2. Pajak Hiburan;
  3. Pajak Reklame;
  4. Pajak Penerangan Jalan;
  5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
  6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Adapun dengan peraturan pemerintah, dapat ditetapkan jenis pajak selain yang tertera di atas dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
  2. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
  3. potensinya memadai;
  4. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
  5. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
  6. menjaga keslestarian lingkungan.

UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak daerah tingkat provinsi terdiri atas:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
  7. Pajak Parkir.

Selanjutnya, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang tertera di atas dengan persyaratan memenuhi kriteria berikut:

  1. bersifat pajak dan bukan retribusi;
  2. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  3. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
  4. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
  5. potensinya memadai;
  6. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
  7. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
  8. menjaga kelestarian lingkungan.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak daerah tingkat provinsi terdiri atas:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan; dan
  5. Pajak Rokok.

Adapun jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota terdiri dari:

  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Pajak Sarang Burung Walet;
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah provinsi maupun kabupaten/kota dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas.

Melalui RUU HKPD, jumlah pajak daerah yang menjadi hak pemerintah provinsi akan ditambah dari 5 jenis pajak menjadi 7 jenis pajak. Sementara pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota akan dikurangi dari 11 jenis pajak menjadi 8 jenis.

Baca Juga: Pemprov DKI Tetapkan Tarif PBB Nol Persen untuk Objek Pajak Ini

Di sisi lain, pemerintah akan memperkenalkan skema opsen pajak. Skema ini akan diterapkan untuk 3 jenis pajak, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kabupaten/kota, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) pada provinsi. Simak ‘Skema Opsen Dinilai Bisa Untungkan Pemerintah Pusat dan Daerah’. (kaw)

Topik : RUU HKPD, pajak daerah, retribusi daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Michael Victor Jaya Andreas

Senin, 19 Juli 2021 | 17:42 WIB
Terima kasih DDTC untuk berita yang bermanfaat. Pemerintah daerah memiliki berbagai jenis pajak yang dapat dipungut oleh karena itu perlu upaya lebih memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Daerah Butuh Menteri Keuangan yang Baik untuk Kelola APBD

Selasa, 07 Juni 2022 | 10:30 WIB
KOTA SURABAYA

Berakhir Bulan Ini! Wajib Pajak Diimbau Manfaatkan Pemutihan PBB

Senin, 06 Juni 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pajak Kendaraan Dinas Belum Dilunasi, Pemprov Tahan Pencairan DBH

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut