Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Jenis Pajak Daerah Bakal Diubah, Ada Apa Saja yang Berlaku Sekarang?

A+
A-
1
A+
A-
1
Jenis Pajak Daerah Bakal Diubah, Ada Apa Saja yang Berlaku Sekarang?

Ilustrasi. 

PENENTUAN jenis pajak daerah, baik yang dapat dipungut pemerintah daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, telah beberapa kali mengalami perubahan. Awalnya, jenis pajak tersebut ditentukan berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Segera setelah reformasi desentralisasi, jenis pajak tersebut mengalami perubahan seiring diberlakukannya UU No. 34 Tahun 2000 untuk menangani beberapa keterbatasan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 serta memberikan keleluasaan diskresi lebih besar.

Selanjutnya, perubahan kembali terjadi saat pemerintah memberlakukan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku hingga saat ini. Nantinya, melalui RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah berencana melakukan simplifikasi atas struktur pajak dan retribusi daerah. Simak ‘Jumlah Jenis Pajak Daerah Bakal Diubah’.

Baca Juga: RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Bagaimana perkembangan jenis pajak daerah hingga saat ini? Berikut perkembangannya.

UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak daerah tingkat provinsi terdiri atas:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

  1. Pajak Hotel dan Restoran;
  2. Pajak Hiburan;
  3. Pajak Reklame;
  4. Pajak Penerangan Jalan;
  5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
  6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Adapun dengan peraturan pemerintah, dapat ditetapkan jenis pajak selain yang tertera di atas dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
  2. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
  3. potensinya memadai;
  4. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
  5. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
  6. menjaga keslestarian lingkungan.

UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak daerah tingkat provinsi terdiri atas:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
  7. Pajak Parkir.

Selanjutnya, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang tertera di atas dengan persyaratan memenuhi kriteria berikut:

  1. bersifat pajak dan bukan retribusi;
  2. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  3. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
  4. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
  5. potensinya memadai;
  6. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
  7. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
  8. menjaga kelestarian lingkungan.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak daerah tingkat provinsi terdiri atas:

  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan; dan
  5. Pajak Rokok.

Adapun jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota terdiri dari:

  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Pajak Sarang Burung Walet;
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah provinsi maupun kabupaten/kota dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas.

Melalui RUU HKPD, jumlah pajak daerah yang menjadi hak pemerintah provinsi akan ditambah dari 5 jenis pajak menjadi 7 jenis pajak. Sementara pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota akan dikurangi dari 11 jenis pajak menjadi 8 jenis.

Baca Juga: Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Di sisi lain, pemerintah akan memperkenalkan skema opsen pajak. Skema ini akan diterapkan untuk 3 jenis pajak, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kabupaten/kota, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) pada provinsi. Simak ‘Skema Opsen Dinilai Bisa Untungkan Pemerintah Pusat dan Daerah’. (kaw)

Topik : RUU HKPD, pajak daerah, retribusi daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Michael Victor Jaya Andreas

Senin, 19 Juli 2021 | 17:42 WIB
Terima kasih DDTC untuk berita yang bermanfaat. Pemerintah daerah memiliki berbagai jenis pajak yang dapat dipungut oleh karena itu perlu upaya lebih memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak?

Rabu, 15 September 2021 | 10:30 WIB
FISKAL DAERAH

Penerapan Open List dan Close List System dalam Rezim Pajak Daerah

Rabu, 15 September 2021 | 10:15 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Mau Reformasi Pajak Daerah? Perhatikan Aspek Penting Ini

Rabu, 15 September 2021 | 10:00 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Meningkatkan Pajak dan Retribusi Minim Distorsi Ekonomi

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini